Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo oleh pejabat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah memeriksa tiga pejabat BPPD pada Rabu (21/2/2024). Mereka adalah Plt. Sekretaris Daerah Sidoarjo, Andjar Surjadianto, Kepala Bidang PD3 BPPD, Ninik Sulastri, dan Kepala Subbag Perencanaan & Keuangan BPPD, Nur Aditya Marendra.

"Rabu (21/2) bertempat digedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi," kata Ali kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Ali menyebut ketiga saksi tersebut telah hadir dan dikonfirmasi kaitannya dengan korupsi yang dilakukan oleh tersangka Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati. Mereka pun dicecar perihal pemotongan dana ASN itu yang mengalir ke Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali

"Selain itu didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK baru menetapkan 1 tersangka kasus pemotongan dana tersebut.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan SW selalu Kasubag Umum yang merangkap sebagai Bendahara BPPD melakukan pemotongan dana insentif ASN sebesar Rp2,7 miliar.

"Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," ujar Ghufron dalam konferensi persnya, Senin (29/1/2024).

Ghufron menyebut permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung. Di kesempatan yang sama juga, para ASN dilarang membahas adanya pemotongan dana insentif itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo. Penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan setoran uang yang ...