JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira menyinggung Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan lebih banyak partai politik (parpol) menjelang berakhirnya masa jabatannya.

Hal ini disampaikan Andreas sehubungan dengan masuknya Partai Demokrat dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Selama ini juga Pak Jokowi berkomunikasi dengan Pak AHY, juga dengan Pak SBY, memang dulu tidak tapi sekarang situasi berubah, tentu Pak Jokowi menghitung untuk ke depan memerlukan dukungan lebih banyak meskipun waktunya tinggal sembilan bulan lagi," kata Andreas dalam Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Adapun masuknya partai berlambang mercy di kekuasaan eksekutif ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jabatan yang diemban AHY ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Andreas menilai, keputusan menjadikan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, Andreas menyebut keputusan tersebut adalah sepenuhnya wilayah Presiden.

Baca juga: Demokrat Masuk Kabinet, Politikus PDI-P: Presiden Tentu Sudah Pertimbangkan Matang

"Itu wilayah hak prerogatif Presiden, Presiden bisa memutuskan kapan saja dan siapa saja yang mau diputuskan," ujarnya.

"Itu hak prerogatif Presiden, sehingga saya kira apa yang sudah diputuskan ya itu wilayah Presiden untuk memutuskan itu," sambung dia.

Di sisi lain, Andreas menegaskan bahwa masuknya Demokrat ke dalam pemerintahan bukan lah momentum yang spesial. Sebaliknya, peristiwa tersebut merupakan momen biasa saja.

"Saya kira bukan hal yang luar biasa ada reshuffle, ada posisi baru untuk teman koalisi baru saya kira hal biasa," imbuh dia.