22 Februari 2024 09:25 WIB

PKB sebut penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN mengandung unsur politis karena dilakukan di tahun politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin (dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin menduga penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai Menteri ATR/BPN sebagai bentuk balas budi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yanuar tidak menampik bahwa penunjukan seorang menteri merupakan hak prerogratif presiden. Namun, menurutnya hal itu mengandung unsur politis karena dilakukan di tahun politik.

"Ya, yang pertama, kalau pergantian menteri ya hak prerogatif presiden ya, artinya presiden punya kewenangan penuh untuk memberhentikan atau mengangkat. Tapi tentu saja, karena ini berlangsung di tahun politik, susah sekali memisahkannya dari koalisi politik baru di pemerintahan Jokowi ya, minimal di akhir pemerintahannya," kata Yanuar kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Anies Sebut Masalah Besar Pemilu di Pra TPS, TKN Prabowo: Sampai 5 Tahun ke Depan Belum Tentu Terbukti

Bukan tanpa alasan, ia menilai Jokowi memberikan jatah menteri ke AHY karena Partai Demokrat telah membantu memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024.

"Jadi tetap saja ini nuansa politik mungkin balas budi atau balas jasa Jokowi karena Partai Demokrat sudah dukung pilpres kemarin ya. Saya kira itu saja. Ya saya kira itu balas jasalah, balas budi, karena kemarin sudah dukung pilpres ya," ujarnya.