Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai dilantiknya AHY sebagai menteri Jokowi sebagai bentuk dari politik rekonsiliasi. Hal ini terkait dengan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengalami pasang-surut selama lebih dari satu dekade.

Karena masalah hubungan dua mantan Presiden RI itulah, selama hampir 9 tahun terakhir ini Partai Demokrat memilih untuk berada di luar kekuasaan. Namun, dengan masuknya AHY ke Kabinet Indonesia Maju, membuat politik menjadi cair. 

"Jelas ini politik rekonsiliasi dengan Demokrat yang selama ini 9 tahun belakangan ini saling berhadap-hadapan. Itu artinya di politik kita sangat begitu cair. Dulu lawan sekarang kawan," kata Adi kepada Liputan6.com.

Selain itu, Jokowi melantik AHY menjadi menteri juga dinilai Adi sebagai hadiah karena Partai Demokrat telah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga menang Pilpres 2024 versi Quick Count sejumlah lembaga survei.

"Ini semacam reward kepada Demokrat dan AHY yang telah memberikan dukungan politik pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini. Apapun judulnya paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi."

Menurut Adi, keputusan AHY menerima pinangan Jokowi sebagai menteri karena dianggapnya tak ada cara lain bagi Partai Demokrat untuk mengorbitkan AHY dan merawat karir politiknya untuk masa depan. "Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat Demokrat dukung penuh paslon 2 ini. Menteri adalah momen pembuktian apakah AHY layak jadi calon pemimpin nasional atau tidak."

Penunjukan AHY sebagai menteri juga mengindikasikan bahwa Jokowi tak perlu lagi berkomunikasi dengan PDIP sebagai partainya. Ini dinilainya sebagai efek dari memburuknya hubungan Jokowi dan PDIP.

"Karenanya Jokowi menunjukkan dirinya tak terikat siapapun soal reshuffle dan ngajak oposisi bergabung. Tapi saya menduga PDIP tak akan keluar hanya karena AHY gabung kabinet," jelas Adi.