Kamhar menegaskan bahwa Jokowi memiliki hak prerogratif dalam menunjuk sorang menteri

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB Yanuar Prihatin yang menyebut penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN merupakan balas budi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami tak melihatnya sebagai bentuk balas budi politik," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Kamhar menegaskan bahwa Jokowi memiliki hak prerogratif dalam menunjuk sorang menteri. Jokowi, kata dia, memiliki berbagai pertimbangan sehingga menunjuk AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

Prabowo-Gibran Bakal Beri Ruang Anak Muda Sampaikan Kritik, Rosan: Harus Lebih Aktif Bangun Indonsia

"Pak Presiden Jokowi tentu saja memiliki berbagai pertimbangan yang secara cermat dan seksama dijadikan pedoman dalam menunjuk siapa saja yang akan membantunya di kabinet, termasuk dalam menunjuk Mas Ketum AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meyakini AHY mampu bekerja dengan baik di Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut AHY sebagai sosok yang adaptif dan komprehensif dalam menjalankan tugasnya.

"Meskipun sisa waktu yang tersedia sangat singkat, kami meyakini di Kementrian ATR ini Mas Ketum AHY bisa berbuat banyak untuk rakyat, bangsa dan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Yanuar Prihatin menduga penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN karena balas budi Jokowi. Pasalnya Demokrat, kata dia, telah membantu memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024.

"Jadi tetap saja ini nuansa politik mungkin balas budi atau balas jasa Jokowi karena Partai Demokrat sudah dukung pilpres kemarin ya. Saya kira itu saja. Ya saya kira itu balas jasalah, balas budi, karena kemarin sudah dukung pilpres ya," kata Yanuar kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).