Polemik pelaksanaan Pemilu 2024 harus dapat dituntaskan dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menkoplhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, pada Rabu (21/2/2024).

Sejumlah pekerjaan rumah menanti dua menteri baru itu. Di sisi lain, masa kerja pemerintahan ini tersisa delapan bulan ke depan.

Direktur Riset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra L. Nainggolan mengatakan masa pemerintahan Jokowi tersisa delapan bulan ke depan harus efektif untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang menanti di depan mata.

Bersyukur Demokrat Kembali ke Pemerintahan, AHY: Apa yang Kami Perjuangkan Bisa Direalisasikan

“Isu polhukam saat ini soal hasil pemilu dan menciptakan kohesivitas di tengah masyarakat pasca pemilu. Sedangkan di isu agraria, konflik agraria yang muncul di Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi tantangan yang harus dituntaskan,” ujar Indra di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, polemik pelaksanaan Pemilu 2024 harus dapat dituntaskan dengan baik oleh pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Catatan dan kritikdaripublikterhadap proses Pemilu 2024 harusmendapatperhatiankhususnya oleh KementerianKoordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).

“Polemik pelaksanaan Pemilu 2024 harus mampu dijawab dengan baik pleh Menkopolhukam, termasuk wacana hak angket di DPR sebagai respons terhadap pelaksanaan pemilu,” ingat Indra.

Adapun Kementerian ATR, Indra mengingatkan AHY agar tancap gas menuntaskan penyelesaian konflik agraria yang menjadi perhatian publik. Dia menyebut, konfik agraria di Pulau Rempang pada tahun 2023 salah satu contoh terdapatnya persinggungan antara proyek pemerintah yang berdampak langsung dengan persoalan agraria masyarakat.

“Konflik agraria ini harus dituntaskan secara simultan sekaligus menyelesaikan persoalan praktik mafia tanah yang masih menjadi masalah krusial di tengah masyarakat,” tegas Indra.

Pergantian kabinet dalam sistem presidensial, kata Indra, merupakan hak prerogatif presiden. Kendati sisa delapan bulan pemerintahan, Indra berharap menteri yang baru dilantik dapat bekerja dengan maksimal dan memastikan menyelesaiakan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

“Dalam prinsip bernegara, setiap kebijakan negara khususnya polhukam dan agraria harus tetap diawasi, walaupun di sisa masa jabatan yang singkat. Masing-masing jabatan menteri itu memiliki tugas berat di sisa jabatan yang perlu diselesaikan dengan gagasan dan kebijakan yang solutif,” pungkasnya.