Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin memberi instrukti tegas kepada calon petugas pemilu, buntut kasus banyak korban meninggal dunia saat pesta demokrasi tersebut.

Dia meminta penyelanggaraan pemilu selanjutnya, para calon petugas harus melakukan skrining kesehatan sebelum mendaftar.

"Isunya kemarin adalah sudah diskrining, sudah ketahuan mana yang sehat mana yang enggak, cuman sudah keburu daftar," ujar Menkes Budi saat konferensi pers, di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Sebab, korban meninggal dunia kerap berjatuhan karena diduga kelelahan.

"Jadi, kita ingin melakukan penyempurnaan. Itu sebabnya dilakukan skrining sehingga turun 80 persen lebih. Tapi, ke depannya 2029, kita penginnya kalau bisa nol yang wafat," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menururkan pihaknya menggelar rapat bersama KSP Moeldoko, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Direktur Utama BPJS Ghufron Mukti, akan mengkaji ulang skema skrining kesehatan.

"Saya sedang mengkaji. Kita mau menyempurnakan skrining ini. Sebab, kalau bisa, skriningnya sebelum daftar," ungkap dia.

Hal ini dilandasi oleh jam kerja para petugas pemilu bisa menembus hingga 15 jam kerja.

"Kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi, skrining kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka menjadi petugas," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkap angka meninggal dunia terhadap petugas pemilihan umum (pemilu) meningkat menjadi 71 orang.

"Pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2024, dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang dengan rincian, anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang," kata Hasyim.

"Kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, Linmas yang menjaga keamanan kegiatan penghitungan pemungutan suara yang meninggal 24 orang," tambahnya.

Sementara itu, Hasyim mengatakan petugas pemilu yang sakit ada sebanyak 4.567 orang, dengan rincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang, untuk linmas yang sakit ada 364 orang.

"Sampai dengan saat ini per tanggal 17 Februari santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang anggota badan ad hoc yang meninggal," tukasnya.(agr/lpk)