PIKIRAN RAKYAT - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Multimedia Nasional Silvanus Alvin bilang, kendati potensi Partai NasDem masuk ke dalam bagian pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tapi hal itu tak akan mudah.

Sikap NasDem, kata dia, baru akan kelihatan setelah real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

"Bagaimanapun NasDem yang pertama membawa narasi perubahan, kalau tiba-tiba berada dalam pemerintahan dan menerima ajakan (koalisi) dan NasDem mau, saya rasa akan kurang positif impaknya bagi pengusung NasDem yang di masa kampanye menyuarakan isu perubahan," ucapnya, "seakan-akan setelah jagoannya kalah ditinggalkan."

Belum lagi, keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang konsisten dengan sikap politiknya menyatakan diri sebagai oposisi. Ditambah sikap PDI Perjuangan yang sudah menyebut siap menjadi oposisi.

Ketua Umum Partai Nasdem berjabat tangan dengan Presiden Jokowi dalam peresmian gedung NasDem Tower di Menteng, Jakarta pada Selasa, 22 Februari 2022.

Belakangan, isu NasDem merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berembus seusai pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo dan di Istana Merdeka pada Ahad, 18 Februari 2024. Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo--bilang, pertemuan itu untuk menjembatani sesuatu.

"Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai (yang mengurus). Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya," tuturnya.

Eks Wali Kota Surakarta itu bilang, pertemuan tersebut bakal sangat bermanfaat bagi perpolitikan Indonesia. Jokowi tak mau ambil pusing ihwal pihak mana yang meminta pertemuannya dengan Surya Paloh itu lebih dulu.

"Saya kira dua-duanya enggak perlu lah siapa yang undang. Yang paling penting memang ada pertemuan itu dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan negara kita," ucap ayah Gibran Rakabuming Raka itu.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh cuma membahas dinamika politik. Terlalu dini bila pertemuan keduanya diartikan bahwa NasDem bakal kembali bersatu dengan kubu Jokowi.

"Ah terlalu dini, Pak Surya orang yang tegas dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati," katanya menegaskan, seperti dilaporkan BBC News Indonesia.

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (kanan), berbincang dengan Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka (kiri) dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta pada Selasa, 12 Desember 2023.

Belum lama ini, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno bilang, ada kemungkinan koalisi Prabowo-Gibran bakal merangkul pihak yang kalah dalam Pemilu 2024, supaya bisa mengamankan kekuatan politik di parlemen, agar kebijakan politiknya tak mendapat resistensi.

"Ada kemungkinan koalisi Prabowo-Gibran akan merangkul pihak yang kalah, sesuai dengan jargon politik Prabowo: politik merangkul dan politik kerja sama," ucapnya.

Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman bahkan memberi sinyal bahwa pihaknya membuka diri dengan kompetitor bila ingin bergabung dengan koalisinya.

Untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen, Adi menilai, Prabowo-Gibran cukup merangkul satu atau dua partai politik. Menurutnya, ada tiga parpol yang berpotensi tergoda untuk bergabung, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem.

Dia mengungkapkan, ketiga partai itu tidak cukup memiliki pengalaman menjadi oposisi. "Saya tidak bisa membayangkan kalau PKB dan NasDem itu siap beroposisi. Atau PPP."

Berdasarkan data KPU per 20 Februari 2024 pukul 15.00 WIB, paslon 02 Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 58,69 persen, paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,25 persen, dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 17,06 persen dari 72,62 persen suara yang masuk.

Pada Pemilu 2024, ada 5.741.127 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di 820.161 TPS yang tersebar di Indonesia dan di luar negeri.***