FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan Presiden Jokowi di Istana Negara telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai tafsir.

Salah satu pegiat media sosial (Medsos), Lukman Simanjuntak, juga memberikan pandangannya terkait pertemuan tersebut.

Menurut informasi yang berkembang, pertemuan tersebut bermula dari inisiatif Surya Paloh yang mengajukan permintaan agar pertemuan itu terwujud.

Namun, menanggapi hal ini, Lukman Simanjuntak merasa heran karena Istana terkesan enggan mengakui bahwa yang mengajukan pertemuan sebenarnya adalah Jokowi.

"Kok Istana malu-malu sih mengatakan bahwa yang mau ketemu itu Jokowi?," ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohan (20/2/2024).

Lukman menyoroti bahwa pernyataan tersebut dipicu oleh pernyataan langsung dari Jokowi sendiri yang menyatakan keinginannya untuk menjadi jembatan politik bagi semua pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya dipicu oleh satu pihak, tetapi merupakan hasil dari komunikasi dan inisiatif dari kedua belah pihak.

"Lah kan Jokowi yang pengen jadi jembatan, bukan Surya Paloh," tukasnya.

Lukman kemudian berpikir ada kepanikan di kubu istana seiring berjalannya peristiwa Pemilu serentak 2024.

"Saya kok mencium kepanikan, apalagi rekap suara dihentikan KPU," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah meminta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Permintaan tersebut menjadi dasar pertemuan antara Jokowi dan Surya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Minggu (18/2/2024).

Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi merespons permohonan bertemu yang disampaikan oleh Surya Paloh.

Ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut merupakan respons atas permintaan langsung dari Surya Paloh, yang kemudian diterima oleh Jokowi.

Pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi mencerminkan dinamika politik dan hubungan antarpartai yang terjadi di tingkat nasional.

Keterbukaan dan komunikasi antara pimpinan partai politik dan pemerintah menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas politik dan kesinambungan dalam proses demokrasi.

(Muhsin/fajar)