JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi bergabung dengan koalisi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang unggul pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi pemerintah.

“PKB tidak punya gen oposisi. Rasa-rasanya PKB tidak siap dengan konsekuensi untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Umam menduga, PKB tak siap jika harus berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa. Sebab, hal itu akan berdampak pada aliran logistik dan stabilitas internal partai.

Tak hanya itu, posisi Muhaimin di kursi pimpinan tertinggi PKB juga berpotensi terancam oleh “operasi” gabungan internal dan eksternal yang mungkin mendongkelnya dari posisi ketua umum.

Baca juga: Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi

Namun, jika PKB bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran yang mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi, jargon perubahan yang diusung Muhaimin bersama Anies Baswedan dan partai-partai pengusung keduanya pada Pilpres 2024 menjadi sia-sia.

“PKB sendiri intens menggunakan ‘slepet’-nya untuk menghantam kredibilitas pemerintah dan Jokowi secara personal,” ujar Umam.

Umam menilai, situasi politik pasca Pemilu 2024 merupakan ujian terhadap konsistensi partai-partai politik yang selama ini mengkritisi pemerintah dan menyerukan gerakan perubahan.

Bukan hanya PKB, Partai Nasdem juga akan dipandang tak konsisten jika pada akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, selama masa kampanye Pemilu 2024, kubu Anies-Muhaimin yang disokong oleh Nasdem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat banyak menyerang kubu Prabowo-Gibran sekaligus pemerintahan Jokowi.

Berulang kali kubu Anies-Muhaimin menyinggung soal etika dan pelanggaran konstitusi atas pencalonan Gibran, hingga menyentil soal moralitas berdemokrasi.

“Artinya, jika akhirnya mereka memilih bergabung dengan kekuasaan, maka mereka sejatinya tengah menjilat ludah sendiri, dan menipu rakyat yang memilih partainya setelah terbuai oleh janji-janji perubahan dan narasi kritis kontra-pemerintah yang mereka munculkan,” kata Umam.

Namun, Umam yakin, Prabowo-Gibran akan berupaya menggoda partai-partai di kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergabung ke pemerintahan.

Sebagai pemimpin selanjutnya, Prabowo dipastikan menginginkan pemerintahan yang stabil yang dilandasi dari dukungan mayoritas partai politik. Oleh karenanya, tak heran jika Prabowo berupaya merangkul partai-partai lawan.

Pada saat bersamaan, lanjut Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.