20 Februari 2024 08:07 WIB

Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024

Ganjar Pranowo (X Ganjar Pranowo)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Ganjar mengatakan bahwa hak angket menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan Pilpres 2024 harus ditindaklanjuti. Ganjar mengatakan usulan mengajukan hak angket DPR oleh partai pengusung yakni PDIP dan PPP telah disampaikan dalam rapat TPN.

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Anies Baswedan Tegaskan Koalisi Perubahan Solid

Ganjar mengaku mendapatkan pesan dari relawan dan masyarakat terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar.

Ganjar juga membuka komunikasi dengan partai pengusung paslon 01 yang berada di DPR, yakni NasDem, PKB, dan PKS. Menurutnya PDIP dan PPP bersama NasDem, PKB, dan PKS maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 dapat digolkan lebih dari 50% anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.

Kemungkinan usulan penggunaan hak angket akan diusung dipembukaan sidang DPR pada Maret 2024.