JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka punya PR besar untuk menjaga stabilitas politik ke depan.

Sebab, meski pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 itu unggul jauh pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil hitung cepat, namun, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif (pileg).

Perolehan suara partai berlambang garuda itu “hanya” sekitar 13 persen, tak lebih besar dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

“Konsekuensinya, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal kekuasaan yang seringkali penuh turbulensi,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Untuk menjaga stabilitas politik, kata Umam, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen.

Oleh karenanya, kubu Prabowo diyakini tengah berupaya merayu partai-partai politik di luar gerbongnya, untuk bergabung ke pemerintahan kelak.

Baca juga: Gerindra Urutan 3 di Pileg, Para Caleg Dinilai Terlena karena Tingginya Elektabilitas Prabowo

Situasi ini pun dinilai sebagai peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” ujar Umam.

Atas situasi tersebut, PDI-P dinilai berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang menempatkan diri sebagai oposisi.

Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan. Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang perolehan suaranya dalam pileg kian melemah diyakini bakal bergabung ke pemerintahan yang berkuasa.

Partai Nasdem pun diprediksi bergabung ke kubu Prabowo. Apalagi, baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu secara empat mata dengan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tanda tanya. Meski pada masa kampanye Pemilu 2024 kerap mengkritik pemerintah, namun, partai pimpininan Muhaimin Iskandar itu belum pernah punya sejarah menjadi oposisi.

Pun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kendati pernah mesra dengan Gerindra pada pemerintahan Jokowi periode pertama, namun, partai yang dimotori Ahmad Syaikhu itu selama ini selalu kontra dengan pemerintahan Jokowi.

“Semua itu akan bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.