JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah badan ad hoc penyelenggara atau petugas pemilu yang meninggal dunia saat pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 turun drastis dibandingkan Pemilu 2019.

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ada 722 petugas pemilu wafat pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2024, hingga data terakhir per 18 Februari 2024, jumlah petugas pemilu wafat mencapai 71 orang dari sisi KPU, dan 13 orang dari sisi Bawaslu.

Namun demikian, pemerintah tetap menganggap jumlah tersebut terlalu banyak. Pemerintah juga menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya para pejuang demokrasi itu.

"Kisarannya 16 persen dari pemilu yang sebelumnya. Kami pemerintah, khususnya kami di Kementerian Kesehatan melihat satu nyawa saja buat kami sudah sangat banyak," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers, Senin (19/1/2024).

Baca juga: 71 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia

"Ada banyak masyarakat yang berduka. jadi kami berpikir bagaimana caranya bisa enggak kita turun lebih banyak lagi, kalau bisa tidak ada yang meninggal karena nyawa itu terlalu berharga," ujarnya melanjutkan.

Terdapat sejumlah celah yang dianggap masih menyebabkan timbulnya korban jiwa petugas pemilu pada Pemilu 2024, meski berbagai upaya preventif telah dilakukan.

Salah satunya adalah proses screening atau penapisan kesehatan para petugas pemilu yang baru dilakukan setelah mereka telah ditetapkan sebagai anggota badan ad hoc atau setelah mendaftar.

Dari hasil screening kesehatan terhadap 6,4 juta petugas pemilu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapati sekitar 400.000 di antaranya berisiko tinggi. Tetapi, mereka telah telanjur bertugas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa 34 persen petugas pemilu memiliki riwayat hipertensi, 26 persen jantung koroner, gagal ginjal kronis delapan persen, dan diabetes mellitus tiga persen.

Baca juga: 13 Pengawas Pemilu 2024 Meninggal, Kelelahan Usai Kerja Seharian Awasi TPS

Budi Gunadi berharap, pada Pemilu 2029, para instansi terkait dapat meneken aturan agar proses penapisan kesehatan ini dapat dilakukan sebelum pendaftaran petugas pemilu.

Hal ini bertujuan supaya para petugas pemilu yang terdaftar dapat dipastikan riwayat kesehatannya.

Dia juga berencana supaya pada Pemilu 2029, petugas kesehatan dapat bersiaga lebih rutin untuk memeriksa kesehatan para petugas pemilu enam jam sekali, mulai dari cek tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, atau para petugas dengan usia tua atau memiliki komorbid.

"Bisa enggak di puskesmas di saru kecamatan cover TPS (Tempat Pemungutan Suara) di kecamatan itu, sehingga yang berisiko tinggi saja dulu seenggaknya bisa didampingi, dicek," kata Budi Gunadi.

"Jadi enggak usah keburu sampai sakit, Karena bagaimana pun mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena satu nyawa saja sudah kebanyakan, kalau bisa jangan ada lagi," ujarnya lagi.

Baca juga: 20 Petugas Penyelenggara Pemilu di Bali Jatuh Sakit, 2 Meninggal Dunia