JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dirinya lebih memilih untuk mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ketimbang melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan berikutnya.

Menurut dia, sinkronisasi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden selanjutnya.

Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa proses sinkronisasi antar pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

"Nanti itu (sinkronisasi oleh) Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah. Aku ngurusin APBN saja," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).

"Tapi ya memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," lanjut dia.

Baca juga: Sri Mulyani Laporkan Penyesuaian APBN ke Jokowi, Salah Satunya untuk Bansos

Mantan Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, juga mendapatkan arahan lain dari Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin.

Salah satunya arahan untuk membantu menavigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang.

"Mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya. Terutama pada kondisi transisi (pemerintahan) supaya bisa berjalan dengan baik," ungkap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Laporkan Persiapan THR PNS ke Jokowi, Pastikan Cair Sebelum Lebaran

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya melaporkan persiapan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Jokowi.

Menurut Sri Mulyani, laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja.

Selain itu, ada pula penyesuaian (adjustment) di sejumlah pos dalam APBN 2024.