Jember (beritajatim.com) – Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengungkap fenomena politik uang yang menyebabkan rusaknya surat suara.

“Sekarang hampir semua calon legislator melakukan eksekusi atau sedekah politik. Money politics. Oleh rakyat, semua amplop diterima. Ada satu orang menerima amplop dari lima caleg. Akibatnya banyak kertas suara yang rusak karena ada lebih dari satu nama caleg yang dicoblos,” kata Madini, Minggu (18/2/2024).

“Masyarakat tidak berpikir, apakah surat suara akan rusak. Yang penting menerima amplop dari lima caleg atau lima partai berbeda, semua yang memberi dicoblos supaya tidak merasa punya utang. Walau kertas suara rusak, bukan urusan mereka. Yang penting mereka sudah melaksanakan amanah, dapat amplop, dicoblos,” kata Madini.

Fenomena ini membuat Madini sedih. Ia mengajak semua kalangan untuk kembali pada tujuan berpolitik. “Tujuan kita adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan membodohi masyarakat dengan cara menghargai mereka hanya dengan uang. Itu membuat mereka tidak punya idealisme, yang ada pragmatisme,” katanya.

“Sampai kapan kondisi ini kita biarkan terjadi? Apakah rakyat akan kita didik dengan cara seperti ini? Kalau rakyat makin cerdas ya seperti tadi: amplop diterima, uang diterima, calon dicoblos semua. Kalau dulu kan ada slogan ‘terima amplopnya, jangan pilih orangnya’. Mereka punya beban kalau tidak memilih orangnya. Ya sudah, terima amplopnya, pilih orangnya walau dicoblosi semua,” kata Madini.

Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, mengusulkan kepada pemerintah agar model kampanye seperti ‘Desak Anies’, ‘Slepet Imin’, dan ‘Tabrak Prof’ bisa diadopsi dan diakomodasi dalam undang-undang pemilu.

Iqbal menilai, model kampanye dialogis tersebut bisa menekan politik uang. “Upaya paling cerdas dan bermartabat menghentikan praktik politik uang adalah dengan cara mengedukasi dan budayakan literasi politik secara dialogis. Tujuannya menumbuh-suburkan nalar kritis rakyat dalam berdemokrasi,” katanya.

Masalahnya, model kampanye dialog sebagaimana dilakukan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD, menurut Madini, tidak selamanya bisa dilakukan caleg. “Kalau pilpres, bisa membentuk fanatisme pemilih. Orang yang sudah fanatik pada pasangan 01, tak akan mau memilih pasangan 02 atau 03, walau dikasih sesuatu. Pilpres melahirkan pemilih fanatik. Yang tidak jelas kan pileg-nya, karena semua caleg melakukan manuver (politik uang),” kata Madini. [wir]