JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum memutuskan sikap, apakah akan menjadi oposisi pemerintah atau bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di urutan pertama.

Sementara itu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung PKB berada di urutan kedua dengan selisih suara yang cukup jauh.

Baca juga: PKB Klaim Pencalonan Muhaimin Berdampak ke Partai, Kursi di DPR Tambah Jadi 81

"Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi belum ada sampai sekarang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Cucun menegaskan, sampai saat ini tahapan Pemilu 2024 belum berakhir. Pihaknya pun masih fokus pada proses rekapitulasi suara.

Ketua Fraksi PKB di DPR RI itu juga menyatakan, keputusan apakan partainya akan merapat pada kubu Prabowo jika mereka dinyatakan menang pemilu ditentukan melalui rapat resmi di internal PKB.

Di sisi lain, PKB juga mesti membahas langkah politik itu dengan partai koalisi pengusung pasangan Anies-Muhaimin yakni Nasdem dan PKS.

“Belum ada (kesimpulan) sampai sekarang,” ujar Cucun.

Baca juga: Diprediksi Bakal Lompat ke Kubu Prabowo, PKB: Tak Ada Pembicaraan, Pemilu Belum Berakhir

Isu keberadaan partai oposisi jika Prabowo-Gibran diumumkan sebagai pemenang pilpres mengemuka setelah PDI-P menyatakan siap berada di luar pemerintah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai negara yang tidak menerapkan sistem parlementer sebenarnya tidak ada istilah oposisi.

Namun, sepanjang sejarah politik pasca reformasi 1998, PDI-P pernah berada di luar pemerintah yakni pada 2004-2009 dan 2009-2014.

Saat itu, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono menang dalam dua pemilu.

”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto, dikutip dari Kompas.id.