Surabaya (beritajatim.com) – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jatim mendesak KPU RI untuk menunda dulu penghitungan suara yang saat ini berada di tingkat PPK, smapai Sirekam diperbaiki.

Mereka protes atas hasil rekapitulasi atau sirekap sementara pemilihan anggota DPD RI asal Dapil Jatim. Saat ini, berkembang informasi bahwa hasil C1 dan data di Sirekap tidak cocok.

“Banyak sekali penggelembungan, arahnya tidak satu orang, tapi beberapa orang. Ini sangat merugikan khususnya bagi ketua kami, La Nyalla Mattalitti,” kata Rohmad Amrulloh, Liason Officer (LO) Ketua MPW Pemuda Pancasila yang ditugaskan mengusut persoalan ini, Sabtu (17/2/2024).

Mereka berharap KPU menghentikan sirekap, karena dugaan ada kekacauan dalam sistem.

“Saya harap ada pembenahan tanpa sirekap dan langsung Formulir C1 Plano saja,” ucapnya.

MPW PP Jatim menyampaikan pada 14 Februari mereka belum mendapat laporan sirekap.

Namun, pada saat penghitungan mencapai 15 persen pada 15 Februari, mereka menemukan indikasi penggelembungan suara pada 60 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada perbedaan pada sirekap dan Formulir C1 yang diterima pada sistem.

“Anehnya lagi, DPT nya saja saat itu tidak sampai mencapai 800 atau 900. Sedangkan perolehannya melebihi yang terucap dalam DPT,” tegas Amrulloh.

PP Jatim mendapati 60 TPS dengan hasil mirip dalam sirekap. Misal TPS 030 Pandanwangi. Jumlah DPT 238. Jumlah pengguna hak pilih 244.

Kemudian, mereka membandingkan dengan Formulir C1. Menunjukkan angka paling besar di nomor urut 5 hasil suara 289, sementara C1 hanya 29. Nomor 2 hasil suara 644, sementara di C1 hanya 18. Lainnya bahkan lebih rendah.

“Kita sampaikan bahwa C1 hasil DPD banyak yang tidak sesuai dengan sirekap,” ungkapnya.

Begitu pula di TPS 31 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ada penggelembungan suara.

Temuan tanggal 15 Februari itu kemudian langsung ditembuskan pada KPU dan Bawaslu dengan pertimbangan demi menjaga marwah demokrasi. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara C1 dan sirekap.

Kepada PP Jatim, KPU menyampaikan bahwa terjadi error sistem.

“Bagaimana bisa terjadi eror sistem? Angka penggelembungan hanya ada di beberapa calon saja. Maka sama halnya ini adalah sementara dugaan kami sistem yang dierorkan,” katanya.

Namun, sampai saat ini sama sekali tidak ada perbaikan. Meskipun KPU mengatakan bahwa perbaikan akan dilakukan pada saat penghitungan PPK. Akan tetapi PP Jatim meminta agar KPU merevisi dan memperbaiki sistem baru kemudian penghitungan di PPK. Sementara proses terus berjalan.

“Kalau tidak begitu, maka kami akan chaos di lapangan. Karena kami berpedoman di Sirekap dan C1,” tegasnya.

Senada, Adik Dwi Putranto, Ketua Harian MPW PP Jatim didampingi Sekretaris PP Jatim Agus Muslim meminta KPU menghentikan penghitungan di PPK sampai ada perbaikan sistem terlebih dahulu. Mereka kecewa karena KPU hanya menyampaikan klarifikasi minta maaf.

Padahal, berdasarkan UU informasi publik, lanjutnya, KPU harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

“Karena jika begini akan membentuk opini yang tidak benar siapa yang masuk dan lolos ke Senayan. Akhirnya chaos dianggap satu dan yang lainnya saling mendzolimi. Tidak cukup hanya dengan meminta maaf,” tegasnya.

“Kami akan batasi sampai besok, jika tidak ada perubahan kami akan datang lagi ke KPU Surabaya, KPU Jatim dan Bawaslu. Karena temuan ini hampir di seluruh daerah,” tandasnya terkait dugaan penggelembungan suara Calon Anggota DPD.

Diketahui, Ketua MWP Pemuda Pancasila Jatim La Nyalla Mattalitti kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI dari Jatim. Namun ada dugaan ketidaksesuaian hasil hitung sirekap dan C1 dalam proses Pemilu 14 Februari kemarin. (tok/ian)