JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kubu 01 dan 03 kompak menyuarakan adanya kecurangan pada Pilpres 2024. Menurut mereka, ada penggelembungan suara untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti menjelaskan dari 335 laporan penggelembungan suara yang diterima dan diverifikasi sejauh ini, terdapat perbedaan angka di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung C1 hasil yang ada di situs KPU. “Itu tersebar di 181 (kabupaten) kota dan 36 provinsi,” kata Amin dalam konferensi pers, kemarin (15/2).

Dia menegaskan, indikasi penggelembungan suara di ratusan TPS itu tidak hanya terjadi pada satu pasangan calon (paslon). Tapi semua paslon. Namun, proporsi suara yang digelembungkan paling banyak ada di kubu paslon 02. Yakni, 65 persen. Paslon 01 mendapat tambahan 19,6 persen. Kemudian, pasangan nomor urut 3 mendapatkan 15,4 persen.

Sementara itu, partai pendukung Ganjar-Mahfud menggelar pertemuan di Gedung High End di Jalan Menteng kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri ketua umum partai pendukung Ganjar-Mahfud, capres Ganjar dan cawapresnya, Mahfud MD, serta tim inti TPN. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan berbagai temuan dari aktivis demokrasi terkait kecurangan pemilu. “Serta dikaji soal pasal-pasal Undang-Undang Pemilu terkait keterlibatan pejabat negara. Yang menurut UU seharusnya bertentangan,” ujarnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani membantah adanya kecurangan tersebut. TKN pun akan melakukan pembuktian untuk menjawab tudingan tersebut.

“Nanti kami akan buktikan bahwa anggapan dan tuduhan itu tidak benar,” kata Muzani di Senen, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

Muzani mengatakan, Prabowo akan merangkul semua pihak bila disahkan sebagai presiden, termasuk pihak yang menjadi kompetitor. Upaya komunikasi terus dilakukan dengan kubu 01 dan 03. “Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau,” jelas Muzani.

Bawaslu: Silakan Audit Aplikasi Sirekap

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU RI untuk penghitungan suara Pemilu 2024. Bagja menegaskan, pihaknya mendukung jika ada pihak yang ingin mengaudit Sirekap.

”Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu,” kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2).

Pasalnya, beberapa hari terakhir ramai beredar di media sosial X soal aplikasi Sirekap yang datanya diduga digelembungkan. Terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan hasil yang tercantum pada Sirekap.

Karena itu, Bagja menyebut aplikasi Sirekap merupakan sistem baru dan kemungkinan ada kekeliruan di dalam sistemnya, sehingga isu yang saat ini beredar di masyarakat tidak perlu dikembangkan. “Sirekap ini sistem baru dan saya kira pasti ada trial dan error-nya, tapi jangan kemudian dianggap jadi ada penambahan suara. Misal, di tampilan 3 juta itu penambahan suaranya. Jadi jangan kemudian dianggap terhadap calon pasangan tertentu, jangan. Kami berharap ini tak menjadi isu yang berkembang,” ucap Bagja.

Bagja lantas mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi aplikasi Sirekap dan Bawaslu juga akan menempatkan tim untuk pengawasan di tingkat nasional. “Bagi kami, masyarakat boleh (mengawasi) dan itu merupakan partisipasi masyarakat juga bagi teman-teman KPU. Kami juga akan mengawasi dengan menempatkan tim untuk melakukan pengawasan Sirekap di tingkat nasional,” pungkasnya. (jpc/adz)