Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pakar Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Bambang Widjajanto mengaku pihaknya tidak bisa menerima permintaan maaf Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kesalahan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Bambang menyoroti kejanggalan dalam rekapitulasi Pemilu 2024 KPU yang diduga dimanipulasi.

"Sangat mudah dia (KPU) mengatakan minta maaf, terus kalau minta maaf, selesai gitu? Enggak kan. Dengan logaritma sistem seperti itu diperbaiki, di sini muncul lagi di sini," kata Bambang di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Bambang menuturkan pihaknya telah menerjunkan pakar forensik IT untuk mengungkap sejumlah kejanggalan dalam website KPU.

"Berdasarkan kajian forensik diduga data server KPU mempunyai logaritma sistem yang sudah di-setting untuk kemenangan paslon tertentu, secara otomisasi di atas 50 persen," jelasnya.

Dia menjelaskan dugaan kecurangan tersebut makin tampak, seusai adanya penggelembungan suara di berbagai wilayah.

"Indikasi kuat itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan berupa penggelembungan suara di berbagai wilayah tertentu, termasuk markdown," sambungnya.

Selain itu, dia menuturkan sejumlah keluhan yang dilayangkan kepada KPU pun tak kunjung mendapat jawaban.

"KPU sampai sekarang belum menjawab apa pun terhadap 24 juta DPT yang ada di-black web market, yang dicuri itu, dia mau ngomong apa, belum," tuturnya.

Selanjutnya, dia mengatakan sejumlah laporan yang dilayangkan Timnas AMIN ke KPU tidak pernah mendapat pernyataan apa pun.

"Kita tidak pernah juga mendapatkan informasi apakah sudah ada perbaikan sistem, apakah firewall yang ada di dalam misalnya, virus, dan lain-lain, sudah dibersihkan apa belum atau masih bersembunyi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi dalam membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024).(lpk)