PIKIRAN RAKYAT - Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 dipertanyakan oleh aktivis demokrasi, Usman Hamid, yang menyebut kemenangan Prabowo-Gibran dipenuhi dengan praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Mulai dari keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi, penyalahgunaan peran aparatur negara, hingga penyelewengan bantuan sosial. Sementara peneliti media mengungkapkan kekhawatiran akan terancamnya kebebasan pers, mengingat rekam jejak Prabowo yang menunjukkan sikap antikritik terhadap media.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Viva Yoga Mauladi membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah HAM.

Apa yang Akan Terjadi jika Prabowo-Gibran Jadi Presiden?

Usman Hamid memprediksi bahwa Prabowo-Gibran akan mengarahkan demokrasi Indonesia menuju kemunduran, dengan aksi protes direpresi oleh gaya kepemimpinannya yang otoriter.

Meskipun usianya sudah 72 tahun, Usman Hamid menyatakan bahwa kepribadian Prabowo yang identik dengan gaya bicara keras dan otoriter, serta ambisi berkuasa yang besar, menjadi faktor penentu.

"Jadi meskipun dia sudah cukup tua di usianya 72 tahun, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia," tutur Usman Hamid kepada BBC News Indonesia, Rabu, 14 Februari 2024.

Usman meyakini bahwa suara yang mempertanyakan keabsahan pemilu akan terus bergema, terutama jika kubu yang kalah dalam quick count menyatakan ketidakpuasan. Namun, kemenangan Prabowo-Gibran telah menempatkan demokrasi Indonesia pada jalur otokrasi, di mana meskipun terdapat pemilu, kebebasan dan keadilan dalam prosesnya diragukan.

"Indonesia akan terus mengklaim masih demokrasi karena punya pemilu tapi pemilunya menghasilkan otokrasi. Jadi menang dari proses demokrasi, tapi sebenarnya melaksanakan kebijakan yang melemahkan sendi-sendi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi," tuturnya.

Apakah Kebebasan Pers akan Terancam?

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim, menyatakan bahwa komunitas pers harus solid dan aktif dalam menjalankan fungsinya jika Prabowo Subianto menjadi presiden.

"Tanpa solidaritas dari teman-teman pers, rasanya akan sulit kita berharap pada pasangan Prabowo-Gibran," ujar Sasmito.

Sasmito berharap bahwa dukungan dari publik akan memastikan agar pemerintah tidak terlalu berkontrol, yang bisa mengembalikan situasi ke era Orde Baru.
"Tidak ada cara lain, publik harus membangun kekuatan menjadi oposisi dan pers harus independen agar bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan lembaga negara lain," tuturnya.

Tanggapan Kubu Prabowo

Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden.

"Tidak usah terlalu curiga dengan Prabowo-Gibran, tidak usah takut, selama ini toh pers bebas dan bertanggung jawab kan," kata Viva Yoga kepada BBC News Indonesia.

"Ada Undang-Undang kebebasan Pers, Undang Undang ITE. Prabowo-Gibran kan menjalankan Undang Undang. Jangan takut kemudian nanti ada perubahan pemerintah jadi otoriter, pemerintah menjadi restriktif," ujarnya.

Dalam pernyataannya pada 14 Februari 2024 di Istora Senayan, Prabowo menegaskan bahwa jika terpilih bersama Gibran, dia akan menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara," ujar Prabowo.***