FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar Hukum Tata Negara sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra menilai film Dirty Vote tidak masuk dalam kategori dokumenter.

Film Dirty Vote yang hampir berdurasi dua jam itu hanya cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga pakar hukum.

"Ketiga pakar hukum itu hanya mengomentari berbagai pemberitaan. Pendapat atau komentar itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk adanya kemungkinan kecurangan Pemilu 2024," kata Yusril.

Mensesneg periode 2004-2006 itu menganggap wajar film Dirty Vote dinilai banyak orang sebagai alat propaganda.

Isu yang diangkat film Dirty Vote seperti ketidaknetralan penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tidak hanya dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Pasangan calon Ganjar-Mahfud MD juga menjadi pihak yang dituduh melakukan kecurangan sehingga wajar banyak yang bertanya siapa yang mensponsori film tersebut.

Meski demikian, Yusril tetap menilai film Dirty Vote sebagai bagian dari kebabasan berekspresi.

"Tayangan film ini tetap kami hormati sebagai kebabasan berekspresi. Perbedaan pendapat itu normal saja," ucapnya.

Dia mengingatkan masyarakat tidak terpecah setelah menonton film tersebut.

Pasalnya, perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang lumrah sehingga harus disikapi secara bijaksana.