JAKARTA - Kalangan akademisi mengapresiasi film dokumenter 'Dirty Vote' yang mengungkap dugaan skenario kecurangan Pilpres 2024.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fahmi Wibawa menilai bahwa film tersebut hadir sebagai upaya akademisi dan pakar hukum untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Hal itu disampaikan Fahmi dalam 'Webinar Bedah Film Dirty Vote untuk Kawal Pemilu Jurdil' secara virtual bersama LP3ES dan Universitas Paramadina, Selasa (13/2/2024).

"Kita ingin menggelorakan penyelamatan demokrasi dari mereka penghamba kekuasaan. Kenapa di H-1 sangat penting untuk bedah film Dirty Vote, membuka tabir penghamba kekuasaan sudah merancang kecurangan jauh-jauh hari dengan pendekatan teknokratis, terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Fahmi.

BACA JUGA:

Berbagai temuan kecurangan yang disampaikan di dalam film tersebut kata Fahmi diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat untuk melihat berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintah.

"Kita melihat langkah mereka harus diimbangi agar demokrasi selamat dengan Pemilu yang jurdil. Mereka menggunakan cara culas dan tidak punya urat malu.Kita imparsial tidak ingin memihak, kita tidak menyadari ada gerakan terstruktur rapi dan dibajak oleh mereka. Sebelum memilih para pencoblos harus menonton film ini," kata Fahmi.

Sementara itu, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menyebutkan hingga kini ketiga pakar hukum tata negara yang ada di film dirty vote yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari telah dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).

BACA JUGA:

Wijayanto melihat ada berbagai tekanan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki power untuk mengcounter berbagai temuan fakta di dalam film dirty vote.

"Sampai tiga pakar di laporkan ke polisi, bahkan ada banned shadow kata kunci Dirty Vote sehingga sulit ditemukan," ujar Wijayanto.

Belum lagi disebut Wijayanto berbagai serangan dari Buzzer/Influencer/konten kreator yang masuk dalam cyber troops propaganda pemerintah terlibat dalam membuat opini publik di media sosial.

"Kalau kita lihat literatur demokrasi, Indonesia putar balik ke arah otoriter. Untuk itu warga negara punya power dalam Pemilu untuk menghukum mereka yang berkuasa namun ingin mematikan demokrasi," pungkasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

(sal)