Sentimen
Negatif (66%)
13 Feb 2024 : 12.17
Informasi Tambahan

Kab/Kota: bandung

Namanya Disinggung di Film Dirty Vote, Bey Machmudin Tegaskan Netral di Pemilu 2024

13 Feb 2024 : 12.17 Views 2

Jitunews.com Jitunews.com Jenis Media: Nasional

Namanya Disinggung di Film Dirty Vote, Bey Machmudin Tegaskan Netral di Pemilu 2024

Bey membantah tudingan yang menyebut dirinya tidak netral dan mendukung pasangan tertentu di Pilpres 2024

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey menegaskan bahwa dirinya bersikap netral baik di Pilpres maupun Pemilu 2024.

Hal tersebut ia sampaukan usai namanya disinggung di film dokumenter Dirty Vote yang menampilkan kecurangan-kecurangan selama Pemilu 2024.

"Terkait saya ada di situ (Dirty Vote) memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tapi saya itu netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," kata dia kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (12/2).

Tantang TKN Prabowo-Gibran Tunjukkan Fitnah di Film Dirty Vote, JK: Data Dulu, Baru Komentar!

Bey membantah tudingan yang menyebut dirinya tidak netral dan mendukung pasangan tertentu di Pilpres 2024. Ia meminta publik menunjukkan bukti apabila dirinya tidak netral di Pemilu 2024.

"Silakan teman-teman lihat kapan saya berpihak pada pihak tertentu, saya netral dari awal. Saya netral dari awal, silakan tunjukkan kalau saya tidak netral," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu bintang film Dirty Vote yakni pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut ada kejanggalan terkait penunjukkan Pj Gubernur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, kata dia, memiliki wewenang luar biasa dalam menunjuk Pj Gubenur. Penunjukkan J Gubernur disebut didesain untuk kepentingan Pemilu 2024.

Ia lantas mencontohkan penunjukkan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi kesekretariatan presiden di 2021.

"Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, kalau kita lihat peran dari Pak Tito karnavian sebagai Mendagri dan restu dari presiden dalam penunjukan pejabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi," bebernya di film tersebut.

Sebut Kecurangan Pemilu 2024 di Dirty Vote Hanya 25 Persen, JK: Masih Banyak Lagi Sebenarnya

Sentimen: negatif (66%)