Bagja tak masalah dengan kritik yang ditujukan ke lembaganya.

JAKARTA, JITUNEWS.COM — Film dokumenter Dirty Vote yang diproduksi oleh Watchdoc tengah menjadi bahan perbincangan publik. Film yang digarap Dandhy Laksono itu menguak dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyambut baik kritik yang ditujukan terhadap lembaganya. Hanya saja, ia khawatir film Dirty Vote mempengaruhi proses pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.

"Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut [film Dirty Vote]," kata Bagja kepada wartawan, Minggu (11/2).

Ogah Komentari Film Dirty Vote, Airlangga: Itu Kan Black Campaign

Bawaslu, menurut Bagja, sudah menjalankan fungsi dan tugas sesuai perundangan sejauh ini. Dia menyerahkan penilaian mengenai kinerja Bawaslu kepada masyarakat.

"Kami tidak bisa men-drive perspektif masyarakat," ujar Bagja.

Bagja menyebut pihaknya menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, ia tak mempermasalahkan jika Bawaslu dikritik.

"Hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusional. Demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin diatur oleh Undang-undang juga," tutur Bagja.

Sejak diterbitkan pada Minggu (11/2) kemarin, film Dirty Vote telah ditonton sebanyak 4,6 juta kali. Film ini bisa diakses di kanal YouTube Dirty Vote.

Dirty Vote berisi jahitan data, kutipan, video, pernyataan tokoh-tokoh politik yang sebelumnya diberitakan oleh media. Film itu juga menghadirkan 3 pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zaenal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.