"Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal," ucap Hussein.

Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.

Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.

"Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil," kata Hussein.

Bantahan Kemenhan

Juru bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan berita dugaan suap-menyuap dalam pembelian jet tempur Mirage yang dikabarkan msn.com merupakan hoaks dan bernuansa fitnah. Menurut dia, Kemenhan sudah lama membatalkan rencana pembelian pesawat Mirage.

"Artinya, tidak ada kontrak yang efektif di Kemenhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi, secara konten, semua yang disampaikan dalam pemberitaan itu jelas fitnah," ujar Dahnil kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/2).

Dahnil menduga berita tersebut sengaja dirilis untuk "menggoyang" Prabowo-Gibran jelang pencoblosan Pilpres 2024. "Kami ingin sampaikan ini adalah upaya yang busuk dan jahat sekali untuk fitnah Prabowo," kata dia.

Dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Minggu (11/2) lalu, Direktur Laboratorium Antikorupsi Adnan Topan Husodo mengatakan belum pernah ada pernyataan resmi dari Kemenhan atau Kementerian Keuangan terkait pembatalan pembelian Mirage 2000-5.

Meskipun dibatalkan, menurut Adnan, bukan dugaan korupsi yang menyeruak dari skandal itu tidak perlu ditindaklanjuti. Apalagi, msn.com melaporkan adanya rekaman yang isinya diindikasikan sebagai pembicaraan antara Prabowo dengan salah satu pihak mengenai pengadaan jet tempur tersebut.

"Meskipun kontrak itu dinyatakan sudah batal, sudah ada indikasi kick-back dan kesepakatan-kesepakatan di awal. Maka, hal ini juga bisa tetap diusut oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini, adalah KPK, untuk mengusut indikasi dugaan suap menyuapnya," ujar Adnan.

Pembelian pesawat usang oleh Kemenhan sebelumnya dipersoalkan calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Januari lalu. Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.