Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, dosen ilmu komunikasi politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan kepada pemerintah agar model kampanye seperti ‘Desak Anies’, ‘Slepet Imin’, dan ‘Tabrak Prof’ bisa diadopsi dan diakomodasi dalam undang-undang pemilu.

Iqbal menilai, model kampanye dialogis tersebut bisa menekan politik uang. “Upaya paling cerdas dan bermartabat menghentikan praktik politik uang adalah dengan cara mengedukasi dan budayakan literasi politik secara dialogis. Tujuannya menumbuh-suburkan nalar kritis rakyat dalam berdemokrasi,” katanya, Senin (12/2/2024).

Anies Baswedan mempelopori model kampanye dialogis ini melalui ‘Desak Anies’ sejak Agustus 2023 hingga 9 Februari 2024. Massa datang berdasarkan inisiatif sendiri dan tanpa dibayar. Bahkan terakhir dalam Desak Anies di Surabaya, Jumat (9/2/2024) lalu, lebih dari 13 ribu orang hadir.

“Negara sudah seharusnya mengapresiasi, bahkan bila perlu mengadopsi ke dalam regulasi pemilu, strategi kampanye semacam ‘Desak Anies’, ‘Slepet Imin’, dan ‘Tabrak Prof’ sebagai sarana pendidikan politik untuk menumbuhkan pemilih yang cerdas dan bermartabat,” kata Iqbal.

Iqbal menilai, sudah saatnya demokrasi pemilu Indonesia semakin sehat, karena kaya kandungan vitamin kesadaran politik. “Bukan dijejali racun demokrasi berupa sandaran dan sanderaan politi,” katanya.

Iqbal sadar usulannya itu tak mudah dilaksanakan. “Politik uang sepertinya sengaja dilestarikan, dibudidayakan, dan dibudayakan oleh para politisi yang bermental licik dan culas, demi membuat warga tidak kritis dan mudah dikelabui oleh janji semu apalagi janji palsu,” katanya keras.

Iqbak mengidentifikasi politik uang ini tak hanya berupa uang. “Tapi bisa barang, tawaran peluang, promosi jabatan dan orang, termasuk seluruh praktik politik tukar tambah transaksional. Bahkan sandaran politik dan sanderaan politik juga bisa jadi varian politik uang demi mencurangi proses dan hasil pemilu,” katanya.

“Modus politik uang juga bisa memanipulasi politisasi bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan ragam bantuan serta janji lainnya yang termanipulasi sebagai bantuan dari politisi atau pejabat pemerintah. Padahal sumber anggarannya berasal dari uang rakyat atau negara,” kata Iqbal.

“Sudah saatnya juga segala dominasi politik gimmick yang sarat manipulasi persepsi karena terkesan mengelabui akal sehat pemilih untuk menerima kejernihan gagasan dihilangkan,” kata Iqbal. [wir]