PIKIRAN RAKYAT - Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurut mereka sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi paling keji di Indonesia.

Kritikan keras terhadap Jokowi itu muncul menyusul badai petisi dari para guru besar dan sivitas akademika di banyak kampus terkemuka Tanah Air. Jokowi ramai-ramai didesak, sebab dianggap sudah mencederai demokrasi dalam batas yang tak lagi bisa ditoleransi.

"Jokowi adalah presiden yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi yang paling kejam di Indonesia," kata Koordinator Pusat BEM SI, Hilmi Ash Shidiqi, di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Februari 2024.

Saat menyampaikan pernyataan sikap serupa, Hilmi melanjutkan, Jokowi tidak sepolos penampilannya. Ia meyakini ada pribadi jahat di balik wajah dan perawakan lugu seorang Joko Widodo.

"Perlakuan Jokowi memang tampak seperti orang Jawa yang penuh unggah-ungguh dan berkharisma, piawai pribadinya khas orang Jawa pada umumnya. Namun, watak asli Jokowi begitu jahat bahkan sampai tak mempedulikan lagi nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi kepala negara," kata Hilmi.

Dia kemudian menyinggung kembali janji Jokowi yang akan merevisi Undang-Undang (UU) ITE, sebagai bukti seriusnya presiden merawat demokrasi bangsa ini. Namun, janji itu hingga kini masih sekadar janji yang belum ditepati.

"Justru jajarannya yang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis demokrasi. Jokowi mengubah UU KPK yang kini membuat pemberantasan korupsi semakin busuk, bahkan kini Ketua KPK menjadi tersangka," ujar Hilmi.

Baca Juga: Gibran Tanggapi Celoteh Ahok Soal Kinerjanya: Biasa Itu

Berikut ini empat tuntutan dan pernyataan sikap BEM SI atas Presiden Jokowi:

1. Mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka bahwa dia telah merusak demokrasi.

2. Melakukan cuti dari jabatannya agar tidak ada konflik kepentingan.

3. Meminta menteri-menterinya yang terlibat dalam kampanye yang menguntungkan pasangan calon agar segera berhenti.

4. Meminta agar para kepala daerah (menteri, gubernur, bupati, wali Kota), DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kepala desa agar tetap menjunjung etika demokrasi dan etika kepantasan dalam tingkah lakunya.

Jelang sepekan menuju pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Jokowi berjanji bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye. Jokowi menjelaskan, dirinya hanya menunjukkan bunyi aturan yang memperbolehkan presiden untuk ikut kampanye.

"Yang bilang siapa (ikut kampanye)? Saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya yang sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye," katanya dalam keterangan pers pada Rabu, 7 Februari 2024.

"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," tutur dia. ***