Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar Pidato Politik yang berlangsung di Avenzel Hotel, Jalan Raya Kranggan, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi pada Rabu (7/2/2024) malam.

Dalam pidato tersebut, SBY mengaku merasa terusik dengan banyaknya guru besar universitas di Indonesia yang mengkritik kepemimpinan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo di ujung masa Pemilu 2024.

“Ada satu hal yang mengusik hati dan pikiran saya. Di penghujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil,” katanya dalam pidato tersebut.

1. SBY mendengar jika pilpres berlangsung satu putaran dipastikan ada kecurangan

Mantan Presiden RI ke-6 itu juga mendengar bahwa terdapat sejumlah kelompok yang memastikan Indonesia akan terjadi kerusuhan jika pilpres berlangsung hanya satu putaran.

“Mereka khawatir jika Pemilu tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur dan secara adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh, seperti ‘kalau pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang’. Ditambahkan lagi, ‘kalau pilpresnya curang kita tidak akan terima dan negara siap-siap chaos’,” ungkap SBY.

Dia juga menyampaikan, kondisi seperti itu tidak ada dalam empat pemilu pilpres sebelumnya.

“Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya, karenanya melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan pandangan saya,” jelasnya.

2. SBY menilai kritikan itu berlebihan

SBY juga menyampaikan, bahwa kritikan yang memastikan bahwa Pilpres 2024 dibumbui kecurangan merupakan tindakan yang berlebihan.

“Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak,” jelasnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat, untuk meyakini dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan berjalan dengan baik, jujur dan adil.

“Kita semua mesti berupaya dan sama-sama memastikan bahwa pilpres kita ini benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Negara beserta segala perangkat dan sumberdaya yang dimilikinya mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia,” ungkapnya.

3. Beberapa kampus yang mengajukan petisi ke Jokowi

Diketahui, petisi-petisi ini muncul lantaran Presiden Jokowi dinilai tidak netral dalam Pemilu 2024. Berikut daftar universitas yang telah mengajukan petisi kepada Presiden Jokowi.

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang merupakan inisiasi kelompok melalui grup WhatsApp kampus bernama UGM Guyub Rukun, pada 31 Januari 2024.

Petisi Bulaksumur diajukan seluruh sivitas akademika UGM, yang terdiri atas guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni.

2. Universitas Islam Indonesia (UII)Pada 1 Februari 2024, UII juga mengeluarkan petisi bertema “Kemunduran Demokrasi di Indonesia” sekaligus mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Rektor UII sebelumnya juga mengatakan kampusnya akan tetap netral menjelang kontestasi Pilpres 2024.

3. Universitas IndonesiaUniversitas Indonesia (UI) juga melaksanakan aksi serupa bertajuk “Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali” di Kampus UI, Depok, Jawa Barat pada 2 Februari 2024.

Gerakan ini sebagai bentuk keprihatinan sivitas akademika UI terhadap konstitusi dan demokrasi yang dianggap mulai runtuh menjelang Pemilu 2024. Aksi ini dinyatakan sebagai bentuk protes UI terhadap isu Jokowi berkampanye untuk salah satu paslon.

4. Universitas Hasanuddin (Unhas)Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, juga mengajukan petisi serupa pada 2 Februari 2024.

Para akademisi Unhas mendeklarasikan petisi bertajuk “Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi” di halaman depan gedung rektorat kampus.

Guru besar Unhas mengingatkan Presiden Jokowi beserta jajaran kabinetnya untuk tetap patuh menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Foto: Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net