9 Februari 2024 08:49 WIB

Andi Widjajanto sebut presiden yang demokratis akan menyerahkan hasil pemilu kepada penyelenggara pemilu.

Andi Widjajanto (istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menanggapi gerakan mahasiswa dan guru besar yang mengkritik demokrasi di Indonesia.

Ia khawatir apabila gerakan tersebut terus berlangsung hingga putaran kedua Pilpres 2024 maka akan membahayakan kestabilan pemeritah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Meski demikian, Andi menyebut perlu menunggu tanggal 14 Februari 2024. Ia menyebut tanggal itu sebagai titik kritis.    

Prabowo Janji Bangun 300 Fakultas Kedokteran, Cak Imin: Akan Overload dan Jadi Beban Baru

"Titik kritis nanti ada quick count keluar sekitar jam 4 sore, lalu pandangan terhadap quick count itu seperti apa. Itu titik kritis," ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (9/2/2024).

Saat quick count keluar pada tanggal 14 Februari 2024, ia menyebut tiga paslon tidak akan langsung memberikan tanggapan atau menyatakan sikap.

"Ada yang keinginannya menang satu putaran, ada yang keinginannya menang dua putaran. Tapi untuk pertama kalinya mungkin ada kecenderungan 01, 02, 03 tidak segera mengonfirmasi mereka setuju atau tidak dengan quick count. Jadi ngambang," ujarnya.

Ia menyebut saat itu akan ada sikap atau tidak dari Presiden terkait hasil quick count. Ia menyebut presiden yang demokratis akan menyerahkan hasil pemilu kepada penyelenggara pemilu.

"Itu titik kritis kita di 14 februari. Titik kritis pertama. Di situ akan dilihat apakah ada sikap dari presiden atau tidak. Kalau presidennya bersikap demokratik, presiden akan menyerahkan ke penyelenggara pemilu, untuk kemudian memproses perhitungan manual yang bisa memakan waktu satu bulan," pungkasnya.