JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah tak mengabaikan suara kritis dari kalangan akademisi terkait kondisi demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden ke-6 RI ini dalam pidato politiknya di Cibubur, Rabu (7/2/2024).

SBY mengatakan, di penghujung masa kampanye muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus.

"Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil. Secara implisit mereka khawatir jika pemilu (pemilihan umum) tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur dan secara adil," katanya.

Baca juga: SBY: Rakyat Indonesia Merasakan 5 Tahun Terakhir Ini Hidupnya Alami Tekanan dan Kesulitan

Namun, ada juga suara sumir seperti pemilihan presiden (pilpres) pasti akan curang dan hasilnya tak akan diterima oleh masyarakat luas.

Menurut SBY, kondisi ini tidak terjadi dalam pemilu 20 tahun terakhir sejak era reformasi digelar.

"Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpres bakal curang, tentu juga tidak bijak," ujarnya.

SBY lantas mengatakan bahwa seluruh masyarakat ingin pemilu yang sah dan adil.

Dengan keabsahan, menurutnya, pemimpin yang baru memiliki legitimasi yang kuat dan akan mengantarkan kesuksesan dalam mempimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Baca juga: Tanggapi Kritik Sivitas Akademika ke Pemerintahan Jokowi, JK: Tak Terbantahkan

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

"Negara beserta segala perangkatnya harus netral, saya pikir ruang untuk (netral) itu tersedia, negara utamanya para penyelenggara pemilu tentu bertanggungjawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu," kata SBY.

Sebagai informasi, sejumlah sivitas akademika memberikan kritik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi yang benar.

Mereka berasal dari sejumlah kampus, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).

Selanjutnya, sivitas akademika dari Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Gerakan tersebut kemudian terus bergulir. Catatan Kontras sudah ada sivitas akademika dari 60 perguruan tinggi yang memberikan sikap kritisnya kepada Jokowi agar Pemilu bisa berjalan dengan berintegritas.

Baca juga: Penghujung Kepemimpinan Jokowi, Sivitas Akademika UNJ Sorot Kasus Ketua KPU Terima Pendaftaran Gibran