FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang baru-baru ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak memiliki keterkaitan dengan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Budi menekankan bahwa bansos tersebut merupakan program lama dan bukan bagian dari upaya pemilu saat ini, meskipun menyadari sensitivitas dalam periode pemilu.

Pemberian bansos kepada warga kurang mampu di awal tahun tersebut dijelaskan sebagai respons terhadap kenaikan harga pokok yang terjadi karena fenomena alam El-Nino.

Menurut Budi, pemerintah bertujuan melindungi masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan bantuan tersebut.

Kenaikan harga pangan akibat perubahan iklim global, khususnya El Nino, menjadi alasan utama di balik kebijakan tersebut.

"Isu iklim dunia, El Nino ini membuat harga-harga kebutuhan pokok, beras, dan sebagainya meningkat dengan tajam," katanya.

Budi mengatakan bahwa memang di masa kampanye Pemilu seperti saat ini, pemberian bansos rentan dipolitisasi.

Namun untuk pemberian bansos kali, ia sekali lagi menegaskan bahwa  merupakan bukti perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah memiliki perhatian, memiliki concern, memiliki kepedulian untuk memberikan bantuan bansos El Nino ini," ujarnya.

Menkominfo mendorong masyarakat untuk cermat dalam menerima informasi yang berkaitan dengan bansos.

Menteri Budi Arie mencontohkan pembagian bansos di Istana Bogor oleh Presiden yang diklaim terjadi di masa kampanye pemilu padahal sudah dilaksanakan sejak Lebaran tahun lalu.

"Hoaks ini kan berita palsu, berita bohong, berita bohong yang waktunya salah," tandasnya, dikutip ANTARA.

Oleh karena itu, Menteri Budi Arie meminta masyarakat untuk selalu melakukan cek fakta terhadap berbagai informasi yang beredar di internet.

Di sisi lain, Kementerian Kominfo juga melakukan patroli siber untuk menjadikan ruang digital bersih dari konten negatif.

“Kementerian Kominfo akan terus melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap konten hoaks yang beredar di internet,” tegasnya. (*)