Surabaya (beritajatim.com) – Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menuai sorotan atas janjinya untuk menghapus utang atau kredit macet petani dan nelayan kecil di Indonesia.

Kebijakan ini, menurutnya, penting untuk mengangkat derajat kesejahteraan mereka dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Ganjar menegaskan bahwa petani dan nelayan adalah tulang punggung kedaulatan pangan, namun kesejahteraan mereka masih belum mendapat perhatian serius. Ia menyebut, utang macet nelayan kecil di Indonesia mencapai sekitar Rp190 miliar, dan utang petani mencapai Rp600-an miliar.

“Jumlah ini mungkin kecil dibandingkan dengan anggaran negara, tapi dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan petani dan nelayan,” ujar Ganjar.

Ganjar menuturkan bahwa dirinya merasa sedih mendengar keluhan para petani dan nelayan kecil yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Utang seringkali menjadi pilihan mereka untuk bertahan hidup, namun hal ini semakin memperparah kondisi keuangan mereka.

“Dengan menghapus utang macet, beban mereka akan berkurang dan mereka dapat fokus untuk meningkatkan produktivitasnya,” kata Ganjar.

Langkah Ganjar ini mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah. Menurut Piter, pemutihan utang nelayan dan petani sejalan dengan visi negara maritim yang adil dan lestari, serta penting untuk mewujudkan kedaulatan negara.

“Saat ini, kekayaan lautan Indonesia belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan nelayan. Banyak nelayan yang tidak memiliki alat produksi yang memadai. Pemutihan utang ini dapat menjadi solusi untuk membantu mereka,” kata Piter.

Piter menambahkan, meskipun jumlah utang nelayan dan petani relatively kecil, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan data yang kuat.

“Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kredit yang diputihkan memang layak diputihkan,” ujarnya.

Janji Ganjar untuk menghapus utang petani dan nelayan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. (ted)