FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Merhtens, sudah setahun. Dia tak kunjung dibebaskan.

Kapten Philip disandera sejak 7 Februari 2023. Memang, ada niat Kelompok Separatis Teroris (KST) yang dahulu dilabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membebaskan Kapten Philip.

Hanya saja, kelompok itu seringkali inkonsisten saat berkomunikasi. Karena itu, di bawah koordinasi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, TNI masih terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut.

”(KST) kadang-kadang bilang A besok bilang B lagi,” ungkap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak usai memimpin perayaan Natal Bersama Mabes TNI AD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Sampai kemarin, komunikasi terus dibangun oleh TNI bersama seluruh pihak terkait. Cuma, ada kendala komunikasi dengan kelompok itu.

”Namun informasi terakhir pilot tersebut dalam keadaan sehat,” imbuhnya. 

Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menjelaskan, kendala komunikasi dengan KST muncul lantaran tim di lapangan selalu butuh waktu untuk menerima dan merespons informasi dari kelompok tersebut.

”Yang saya dengar informasi itu perlu waktu untuk bertemu. Akhirnya perlu beberapa hari untuk menyampaikan, beberapa hari lagi ke sana,” beber lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 itu. 

Meski begitu, Maruli menyebut, langkah-langkah strategis untuk membebaskan Kapten Philip tetap berjalan.

”Perkembangan dari Mabes TNI, kami terus melakukan upaya-upaya negosiasi,” ucapnya.

Dia tidak menampik gangguan yang terus dilancarkan oleh KST beberapa hari belakangan. Mabes TNI AD (Mabesad) juga melihat bahwa perkembangan situasi di Papua terus naik-turun. Namun Kodam XVII/Cenderawasih memastikan kondisi di sana tetap terkendali. 

Termasuk yang terkait dengan persiapan menuju hari puncak pemilu 14 Februari mendatang. TNI AD juga melakukan pendekatan yang pengaruhnya sudah terasa di Papua. Contohnya, program pembangunan dari pemerintah. Saat ini, program itu berjalan baik.

”Yang terutama kami kedepankan adalah kegiatan teritorial untuk membantu masyarakat,” beber pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Kodam IX/Udayana tersebut.

Ganggu Pembangunan

Namun demikian, program pemerintah di Papua tidak jarang berhadapan dengan kendala. KST terus mengganggu pembangunan dan aktivitas warga.

Terbaru, KST memutus akses jalan di Jalur Trans Sugapa-Titigi di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Persisnya di daerah Kampung Mbamogo. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (4/2/2024). Mereka menggali jalan dengan kedalaman dua meter dan lebar  satu setengah meter.

”Tindakan itu sudah keterlaluan sehingga mempersulit akses dan mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Wakil Sementara Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih  Letkol Infanteri Candra Kurniawan. (idr/syn/JPG/zuk)