Marlen Sitompul | Selasa, 06/02/2024 12:07 WIB

Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyatakan sikap keprihatinan atas situasi kondisi politik di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Jakarta, Jurnas.com - Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyatakan sikap keprihatinan atas situasi kondisi politik di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, sejumlah sivitas akademika dari sejumlah kampus di Indonesia telah menyampaikan sikapnya terkait situasi politik Tanah Air jelang pesta demokrasi 2024 mendatang.

Pembacaan sikap dipimpin oleh Rektor UKI Dhaniswara K Harjono dengan diikuti oleh sivitas akademika UKI.

"Mencermati situasi politik di tanah air akhir-akhir ini, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa," ucap Dhaniswara dalam pembacaan sikap, di gedung Rektorat UKI, Jakarta Timur, Selasa (6/2).

Adapun dalam sikapnya, UKI menyampaikan 4 hal, yakni:

1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam Pemilihan Umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;

2. Mengimbau pejabat penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok/golongan atau partai politik tertentu;

3. Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Mengajak masyarakat dan sivitas akademika untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (luber) serta Jujur dan Adil (jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara.