FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Adhie M Massardi, mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden KH Abdurrahman Wahid, mengomentari petisi yang dilayangkan oleh sejumlah forum dosen dari berbagai kampus di Indonesia.

Menurut Adhie, petisi tersebut merupakan ekspresi puncak kekecewaan para guru besar terhadap ketimpangan yang terjadi belakangan ini.

Adhie menyoroti bahwa para guru besar, sebagai tokoh intelektual di perguruan tinggi, merasa muak melihat ketidaksetaraan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

Petisi tersebut dianggap sebagai bentuk protes dan usaha untuk menyuarakan aspirasi agar kondisi yang tidak adil dapat diubah.

"Puncak muak, pola Jokowi gunakan perangkat demokrasi untuk bangun Dinasti Politik dengan menabrak etika dan moral bikin Dewan Guru Besar di banyak Perguruan Tinggi gerah," ujar Adhie dalam keterangannya di aplikasi X @AdhieMassardi (5/2/2024).

Blak-blakan ditegaskan Adhie, para guru besar itu melayangkan kritikbya karena telah berada pada puncak kemuakan.

"Ini merupakan puncak kemuakan publik," tukasnya.

Adhie bilang, hal ini bisa menjadi landasan bertindak bagi TNI-Polri untuk menjaga Luber Jurdil Pemilu.

Sekadar diketahui, luber jurdil merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

"(Ini) Jadi landasan bertindak bagi TNI dan Polri menjaga jurdilnya Pemilu 2024," kuncinya.

Seperti diketahui, gerakan protes akademisi di perguruan tinggi semakin meluas dengan kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Inisiatif ini telah mencapai sebelas kampus dalam rentang waktu 31 Januari hingga 3 Februari.

Pertama, pada 31 Januari 2024, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memulai gerakan ini dengan menyampaikan kritik melalui Petisi Bulaksumur.

Mereka, yang terdiri dari alumni, guru besar, dosen, dan mahasiswa, menilai bahwa Presiden Jokowi telah keluar dari koridor demokrasi.

Selanjutnya, pada 1 Februari 2024, giliran Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta menyuarakan pernyataan serupa, mengikuti jejak UGM.

Pada 2 Februari 2024, sivitas akademika Universitas Mulawarman ikut menyampaikan sikap.

Dalam pernyataan mereka, yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, menyerukan agar Presiden Jokowi menghentikan tindakan politik untuk kepentingan pribadi, dengan menegaskan bahwa Jokowi adalah presiden Indonesia, bukan presiden keluarganya.

Di hari yang sama, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) juga bergabung dalam gelombang protes ini.

Di UI, para guru besar menyampaikan kritik dengan mengenakan pakaian kehormatan mereka, menegaskan bahwa kampus juga berfungsi untuk menjaga demokrasi di luar ruang kelas.

Sementara di Unhas, sivitas akademika yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi saat ini.

Gelombang protes ini diperkirakan akan terus meluas, dengan Universitas Padjadjaran merencanakan pernyataan sikap pada 3 Februari 2024.

Protes ini mencerminkan keprihatinan dan kritik terhadap kondisi politik yang dianggap merugikan demokrasi, dan diperkirakan dapat terus berkembang di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

(Muhsin/fajar)