Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung pernyataan Presiden Jokowi (Joko Widodo) pada saat debat Pilpres di tahun 2019.

Dimana Ganjar mengutip bahwa seorang pemimpin adalah mereka yang harus mempunyai rekam jejak yang bersih dari segala permasalahan. 

“Lima tahun yang lalu, dalam debat capres 2019, saya tim Kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih pemimpin calon yang memiliki potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM,” ucap Ganjar dalam pernyataan penutup saat debat Pilpres pada Minggu (4/2) yang dikutip Holopis.com.

Ganjar kemudian juga menyinggung, tidak boleh ada calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak di kasus korupsi seperti apa yang telah disampaikan oleh Jokowi pada debat 2019 lalu.

“Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan,” ucapnya.

“Agar kriteria ini menjadi pegangan kita dalam memilih pemimpin,” sambungnya.

Untuk diketahui sobat Holopis, Ganjar Pranowo sendiri diketahui sempat terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Dimana Ketua DPR saat itu, Setya Novanto dalam persidangan sempat menyebut jika Ganjar Pranowo menerima USD500.000 terkait proyek e-KTP. Hal itu sebagaimana laporan yang diterima Setnov dari mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani; Mustokoweni; Ignatius Mulyono; dan Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Tak hanya Ganjar Pranowo, nama pasangan calon Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar pun kompak pernah menjadi daftar nama saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK di berbagai kasus.

Seperti kasus korupsi Formula, kasus korupsi sistem proteksi di Kemenakertrans hingga kasus korupsi ‘durian gate’.