KNews.id – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti fenomena bagi-bagi bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya penyaluran bansos tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP.

“Ini kan lagi-lagi (soal) tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara enggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan,” ujar Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah.

Diketahui, Jokowi kerap melibatkan menteri selain Risma dalam penyaluran bansos. Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan otoritas yang memiliki kewenangan itu. Anies menambahkan bahwa setiap kementerian sudah punya tugas yang harus dijalankan masing-masing. Hal ini, kata dia, mencegah terjadinya saling tumpang tindih.

“Bila program itu pengelola sektornya adalah menteri sosial ya jalankan bila ada program pengelola sektornya itu menteri perindustrian ya menteri perindustrian yang dikerjakan,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak ingin kondisi yang terjadi saat ini terus berlanjut. Anies berkomitmen mengembalikan sistem ketatanegaraan berjalan semestinya.

“Tapi kalau itu di dikacaukan tata negara kita menjadi rusak, pertanyaannya apakah ini mau dilanjutkan? Apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Istana buka suara terkait kegiatan Presiden Jokowi yang tak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dalam bagi-bagi bantuan sosial atau bansos. Risma merupakan salah satu kader PDI Perjuangan (PDIP).

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan alasan Jokowi tak mengajak Risma dalam berikan bansos saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Menurut Ari, hal itu tak ada kaitannya dengan status Risma sebagai menteri yang berasal dari PDIP.

Ari menekankan, Risma tak diajak karena menyangkut urusan cadangan pangan. Sebab, tujuan Jokowi juga untuk memantau keberadaan pangan di setiap daerah.

“Enggak. Enggak ada status kepartaian. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi, lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi, yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” kata Ari di Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024.

Dia menyampaikan, bansos merupakan kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam menghadapi situasi tertentu. Hal itu seperti kondisi Indonesia yang sedang berhadapan dengan fenomena El Nino.
Menurut dia, dengan kondisi fenomena El Nino yang menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser.

Dengan begitu, kata Ari, salah satu cara untuk merespons persoalan itu dengan membagikan bansos. Dia menyampaikan, kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini. “Jadi, ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang juga dari rakyat,” ujar Ari.
(Zs/Viv)