Surabaya (beritajatim.com) – Rapat Pleno Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) pada 2-3 Januari 2024 di Jakarta menghasilkan tiga poin utama pernyataan sikap, menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti menyampaikan, pertama, menegaskan komitmen GM FKPPI dalam menjalankan politik negara sebagai pijakan berdemokrasi, sesuai dengan prinsip sebagai anak biologis dan ideologis prajurit TNI dan Polri untuk itu tetap konsisten menjaga netralitas, independen serta kesucian organisasi

“Kami mengingatkan orang tua kami sebagai prajurit aktif TNI dan Polri untuk turut menjaga marwah dan wibawa institusi dengan tetap bersikap netralitas dan obyektif dalam mengawal jalannya tahapan pemilu tahun 2024. Kami juga berharap agar TNI dan Polri fokus pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman perpecahan akibat konflik kepentingan peserta pemilu. Tugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tersebut hanya dapat dilaksanakan jika TNI dan Polri mengambil posisi netral dan tidak berpihak kepada salah satu kontestan pemilu,” tegas Dwi Rianta Soerbakti.

Kedua, GM FKPPI menyerukan kepada masyarakat utamanya para kader GM FKPPI, untuk menjalankan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 serta menekankan pentingnya untuk tidak golput.

“Kesuksesan pesta demokrasi ini adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya harus tinggi. Untuk itu jangan golput. Legitimasi besar rakyat untuk melahirkan pemimpin yang mampu mengayomi segenap rakyat dan bangsa Indonesia sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti,” ujarnya.

Melanjutkan poin ketiga pernyataan sikap GM FKPPI. Dwi Rianta menginstruksikan agar seluruh kader GM FKPPI terlibat aktif dalam mengawasi serta menjaga jalannya pemungutan suara pada Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menjaga kondusifitas serta mengantisipasi terjadinya dugaan praktik kecurangan.

“Pernyataan sikap hasil rapat pleno ini akan disosialisasikan kepada seluruh pengurus daerah sebagai pedoman dan pijakan GM FKPPI secara organisasi menyikapi situasi politik saat ini. Tetap jaga persatuan dan kesatuan,” tukas Dwi Rianta.

Sementara itu, Ketua Wantimpus GM FKPPI, Dr. Ahmad Basarah dalam Rapat Pleno mengingatkan kembali tentang isi Maklumat GM FKPPI yang telah disampaikan pada acara HUT GM FKPPI ke – 45 pada tanggal 16 September 2023 silam di Gedung Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya Surabaya Jawa Timur

Basarah menegaskan bahwa sikap politik GM FKPPI harus berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, bukan politik partisan atau sektarian.

“Anggota GM FKPPI mempunyai hak politik. Namun politik GM FKPPI bukan politik primordial, apalagi politik sektarian. Kita menolak politik identitas,” tegasnya.

Politik GM FKPPI, lanjutnya, juga bukan politik golongan atau partisan, karena itu, GM FKPPI menitikberatkan pada upaya menjaga netralitas, persatuan, dan kesatuan bangsa.

“GM FKPPI bukan milik satu golongan atau partai politik tertentu. Politik GM FKPPI adalah politik negara, sejalan dengan garis-garis politik TNI/Polri yang tegak lurus untuk kepentingan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,” imbuh Basarah.

Basarah tekankan pula bahwa GM FKPPI menganggap penting keberadaan kader-kader mereka di sejumlah partai politik justru sebagai penjaga dan perajut tali persaudaraan sesama anak bangsa.

“Menyambut Pemilu 2024, keberadaan kader GM FKPPI di sejumlah partai politik justru sangat penting untuk mengawal agar di lingkungan politiknya tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum dan etika berbangsa dan bernegara. Kader kader GMFKPPI di manapun dan apapun partai politiknya harus menjadi penjaga, perajut tali persaudaraan sesama anak bangsa. GM FKPPI harus ikut berpartisipasi dalam agenda bangsa agar pemilu berjalan jujur, adil, aman dan damai,” pungkasnya.

Rapat Pleno ini menegaskan komitmen GM FKPPI dalam menjalankan politik negara yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, netralitas, dan kesatuan bangsa.

Pernyataan sikap ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh kader dan pengurus GM FKPPI dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu 2024, serta memastikan peran aktif dalam proses demokrasi di Indonesia. ([tok/aje]