JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo belum menetapkan pengganti posisi menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) yang ditinggalkan Mahfud MD. Untuk sementara, presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024. Dalam keppres itu, tertuang keputusan pemberhentian dengan hormat Mahfud dari jabatannya. Dalam surat yang sama, presiden menunjuk Tito sebagai Plt Menko Polhukam. ’’Sampai adanya Menko Polhukam definitif,’’ jelasnya kemarin (2/2).

Dalam keterangan kepada awak media kemarin, Presiden Jokowi n

menyatakan butuh waktu untuk mencari pengganti Mahfud. Sebab, surat pengunduran diri Mahfud baru diterima pada Kamis (1/2). “Belum (ada pengganti Mahfud), beri waktu sehari, dua hari, tiga hari,” ujarnya.

Presiden juga menepis isu retaknya soliditas internal di kabinet. Menurut dia, dalam situasi pemilu saat ini, tidak ada masalah antarmenteri di Kabinet Indonesia Maju. ’’Kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja. Yang kunjungan ke daerah ya kunjungan ke daerah,’’ lanjutnya.

Kemarin pagi, Mahfud telah mengemasi barang-barang pribadinya dari kantor Kemenko Polhukam. Dia berpamitan kepada seluruh jajaran. Dalam acara yang diawali dengan doa bersama itu, Mahfud menitipkan beberapa pesan kepada para pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam.

Mahfud memastikan, selama dirinya menjadi menteri, seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam netral. Dia berharap komitmen netralitas itu tetap dan tidak berubah. ’’Mudah-mudahan nanti juga akan terus berkembang ke arah yang lebih bersih lagi Kemenko Polhukam ini,’’ kata calon wakil presiden nomor urut 3 itu.

Pria asal Madura tersebut meminta para jajaran tetap profesional dan tenang dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Juga melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana aturan yang berlaku.

Spekulasi soal sosok pengganti Mahfud pun mulai muncul. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengamini jika kursi Menko Polhukam merupakan jabatan krusial dalam pemerintahan, terutama di Pemilu 2024.

Ia pun memprediksi posisi tersebut akan diisi oleh orang baru alias bukan ad interim. Menurutnya, pengganti Mahfud harus orang punya kompetensi yang sama. “Saya kira akan penting dan krusial ya. Saya berpendapat berpeluang besar diisi oleh sosok baru walaupun namanya lama. Karena memang sekarang punya hajatan besar, konstelasi politik semakin panas,” ujarnya.

Adib berpendapat, pemilihan Menko Polhukam akan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian publik. Sebab, peran jabatan tersebut akan berpengaruh pada kestabilan keamanan negara di tengah konstelasi politik yang semakin memanas. Ia memprediksi kemungkinan Jokowi akan menunjuk seseorang yang memiliki latar belakang militer ataupun purnawirawan.

Namun, Adib meyakini sebagian masyarakat akan menyangsikan pilihan Jokowi. Menurut dia, saat ini banyak pihak yang secara langsung atau tidak langsung sudah terafiliasi dengan politik.

Selain itu, Jokowi belakangan juga dinilai condong kepada salah satu peserta Pilpres 2024. Oleh sebab itu, ia menilai momentum ini dapat menjadi ajang pembuktian Jokowi sebagai negarawan dan bersikap netral di Pemilu 2024.

Jokowi, lanjut Adib, perlu menunjuk sosok yang minim afiliasi dengan politik dan memiliki rekam jejak yang kompeten dalam bidang polhukam. Namun, di lain sisi, ia mengamini bahwa penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden. “Saya sarankan ke Pak Jokowi agar dalam mengganti Menko Polhukam harusnya memang sosok itu harus steril, minimal lebih sedikit mudaratnya untuk meminimalisir polemik,” kata Adib.

“Ini bisa menjadi sebuah momentum untuk menunjukkan sifat adil. Sosok itu seminimal mungkin resistensinya kecil dan tidak punya kaitan dengan paslon yang sedang berlaga,” imbuhnya.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menilai, kemungkinan besar sosok yang akan menjadi Menko Polhukam adalah mereka yang memiliki kedekatan dan dipercaya penuh oleh Jokowi. Mada pun menilai keputusan sosok pengganti Mahfud juga tergantung sejauh mana Jokowi akan turun gelanggang pada Pilpres 2024, baik untuk rencana satu putaran maupun dua putaran. “Saya kira kalau kebutuhannya seperti itu, saya kira pilihannya ada pada figur tentara atau polisi yang bisa mengamankan posisi itu,” katanya.

Apalagi saat ini sudah mulai muncul gerakan dari sejumlah civitas akademika yang mengeluarkan petisi yang mendesak Jokowi agar kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Gesekan di masyarakat itu menurut Mada perlu segera diantisipasi dalam pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini.

Dengan demikian, posisi Menko Polhukam sangat strategis dan berbahaya jika diisi oleh orang sembarangan. “Saya kira itu ada pada mereka yang dekat dan mungkin punya kepercayaan tinggi dari Jokowi. Agak terlalu berisiko kalau itu diserahkan kepada mereka yang berasal dari parpol ya,” ujar dia.

Di sisi lain, untuk jangka pendek, Mada menilai, kemungkinan Jokowi hanya akan menunjuk menteri ad interim, alias menteri yang sudah berada di kabinet dan menggantikan sementara posisi yang baru saja dilepas oleh Mahfud itu.

Namun, apabila Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, maka Mada memprediksi Jokowi akan menunjuk menteri tetap atau sekaligus melakukan reshuffle alias perombakan kabinet. “Ya, saya kira ada banyak lah ya beberapa nama. Tapi saya tidak mau sebut. Tapi ada beberapa nama terutama dari purnawirawan, saya kira juga punya potensi,” pungkasnya. (syn/c17/bay/jpg)