Ia menekankan, ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk membenahi persoalan di sekitar perlintasan kereta. Pertama, dengan menutup pinggiran rel kereta menggunakan pagar atau beton. Kedua, penegakan hukum dan sosialisasi agar masyarakat tak melakukan pelanggaran. Ketiga, edukasi kepada masyarakat bahwa tak boleh ada barang-barang di rel kereta.

“Tapi masalah penegakan hukum dan edukasi ini tidak dijalani oleh pemda,” kata Djoko. “Selama ini, PT. KAI itu terlimpah masalah sosial perkotaan yang semestinya ditangani pemda.”

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, PT. KAI dan pemda setempat tak boleh lepas tangan dan harus bekerja sama menertibkan pelanggaran, yang berakar dari persoalan permukiman di pinggiran rel kereta.

“PT. KAI dan pemda terkait harus bekerja sama menertibkan seluruh pelanggaran, terutama yang membahayakan perjalanan kereta api,” ujar Nirwono, Jumat (2/2).

“(Misalnya) melarang pihak yang tidak berkepentingan masuk daerah PT. KAI, seperti area stasiun dan sepanjang koridor jalur kereta.”

Nirwono berpendapat, dalam menjaga perlintasan kereta di perkotaan mesti dilakukan terus-menerus, disertai dengan edukasi dan peringatan kepada masyarakat mengenai risiko “berkeliaran” di sekitar area terlarang perlintasan kereta. Selain itu, menurutnya, dalam jangka panjang, warga yang tinggal di permukiman yang berbatasan langsung dengan jalur kereta harus direlokasi ke rumah susun terdekat yang aman.

“Sehingga jalur pengaman bantaran kereta dapat diperlebar dan keamanan lalu lintas kereta dapat lebih terjamin,” ujar Nirwono.