tirto.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi menurunkan target domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pasok dalam negeri untuk program minyak goreng rakyat menjadi 300.000 ton per bulan, dari yang sebelumnya 450.000 ton.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan mulai 1 Mei 2023.

"Mempertimbangkan hal tadi, maka pemerintah mengambil kebijakan, pertama angka besaran DMO dilakukan pengurangan dari 450.000 ton yang berlaku sampai akhir April kembali ke 300.000 ton," tutur Kasan saat konferensi pers kebijakan minyak goreng di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (27/4/2023)

Kasan menambahkan, salah satu pertimbangan diturunkannya target DMO tersebut salah satunya melihat kondisi minyak goreng kemasan maupun premium, baik selama Ramadan maupun setelah Lebaran, dan juga harga dari tandan buah segar (TBS) sawit yang relatif stabil di level Rp2.000 per kg.

Kemudian, kebijakan ini juga mempertimbangkan hak eskpor dan juga menjaga pasokan DMO tetap stabil.

Kemendag pada awal tahun ini meningkatkan target DMO untuk program minyak goreng rakyat menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu berlaku untuk periode Februari—April 2023.

Kasan menyampaikan, kebijakan tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi evaluasi tentang kebijakan minyak goreng yang dilaksanakan pada 18 April 2023 lalu bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasti (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Penurunan DMO merupakan sebuah Langkah untuk mengendalikan kestabilan harga minyak goreng di wilayah domestik setelah periode Ramadan dan Lebaran.

Lebih lanjut, kondisi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan maupun premium saat ini dalam keadaan baik selama Ramadan hingga pasca lebaran.

“Dalam rangka menjaga pasokan DMO agar tetap stabil, maka perlu adanya perubahan kebijakan,” beber Kasan.

Selain itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan, strategi untuk menjaga agar HET tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan menetapkan insentif regional.

Sebab, saat ini HET minyak goreng rakyat masih belum merata dikisaran Rp14 ribu, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, Kemendag akan terus berupaya melakukan evaluasi untuk menentukan angka insentif regional.

“Pertimbangannya, jika dinaikkan angka insentif regionalnya akan mengakibatkan angka pengalihan ekspor semakin tinggi, dikhawatirkan akan banjir hak eskpor,” ucap Isy.

“Jika ekspor tinggi maka keberlangsungan pasokan pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban DMO akan terganggu, jadi ini dalam waktu dekat akan undang beberapa Kementerian atau Lembaga terkait untuk melakukan diskusi lebih mendalam,” sambungnya.

Kemendag rencananya akan mencairkan deposito hak ekspor produsen minyak goreng yang sempat tertahan selama masa lebaran sebesar 3,02 juta ton mulai 1 Mei 2023. Deposito tersebut, akan dicairkan selama Sembilan bulan hingga Januari 2024 dengan masing-masing 336 ribu ton per bulan.