PALEMBANG – Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 03, Ganjar Pranowo menilai, butuh etika, kemauan serta rasa bagi seorang pejabat tinggi negara yang maju di Pilpres 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Ganjar merespon pernyataan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), agar Prabowo Subianto mengikuti langkah Mahfud MD mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

“Itu butuh rasa, etika, dan kemauan. Kalau tidak, ya orang bisa melakukan dengan alasan bernaung di bawah regulasi,” ucap Ganjar di sela kampanye di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (2/2/2024).

Capres 2024 berambut putih itu mengingatkan, bahwa regulasi atau peraturan terkadang dalam suasana kebatinan masyarakat tidak selalu seperti yang diharapkan.

"Sehingga dibutuhkan etik, integriras, kepantasan dan kepatutan ketika seorang pejabat melakukan suatu tindakan," ungkapnya.

Ganjar mengatakan, mundurnya Mahfud dari jabatannya Menteri Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju sudah direncanakan dan dibicarakan dengannya sejak jauh hari.

"Keputusan Mahfud untuk mundur adalah contoh yang baik bagi para pejabat yang turut dalam kontestasi politik," tandasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengimbau Prabowo Subianto yang kini berkontestasi sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 agar mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) seperti yang dilakukan Mahfud.

Jusuf Kalla memuji keputusan Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, tindakan mundur memang selayaknya diambil seorang pejabat publik yang aktif saat mengikuti kontestasi pemilu.

JK mengaku langkah serupa juga dilakukannya pada Pilpres 2004 saat menjabat Menko Kesra, karena maju sebagai Cawapres berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

"Kita tunggu lagi Pak Menhan, supaya jangan nanti orang bingung. Ini tugas kampanye atau tugas kementerian dilakukan," kata Jusuf Kalla.