JABAR EKSPRES – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jawa Barat (PW KAMMI Jabar) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Potensi Kecurangan Pemilu dan Ancaman Bagi Demokrasi” bertempat di Caffe Ganesha, Jalan Brigjend Katamso, Kota Bandung pada Kamis, 1 Februari 2024.

Dalam diskusi ini, ada beberapa narasumber yang turut hadir, diantaranya Jalu Priambodo selaku Ketua Pemuda ICMI Jabar (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat), Prof. Dr. Cecep Darmawan selaku Guru Besar UPI, dan M. Hadiyan Rasyadi selaku Kadep Advokasi PP KAMMI.

Menurut Ketua PW KAMMI Jabar, Agung Munandar, diskusi ini dilaksanakan karena kegelisahan bersama para pejabat negara yang secara terang-terangan menunjukkan potensi kecurangan.

“Masyarakat memilih pemimpin itu memilih negarawan. Tapi, kita lihat akhir-akhir ini, para menteri secara terbuka mengkampanyekan kandidat tertentu di forum yang seharusnya tidak boleh, belum lagi presiden dan pejabat lainnya,” ucap Agung Munandar selaku Ketua PW KAMMI Jabar.

Dalam pandangan KAMMI Jabar, diskusi ini merupakan langkah ikhtiar mahasiswa untuk menjaga kualitas demokrasi di tengah panas dan hiruk pikuk Pemilu 2024. Mahasiswa harus berperan aktif dalam upaya menjaga demokrasi. Dalam gerakan mahasiswa, sudah mengawal dengan melaporkan beberapa dugaan Pemilu di daerah seperti laporan pelanggaran kampanye 3 kandidat Capres dan 10 partai politik. Bahkan, ada 5 orang ASN yang dilaporkan.

BACA JUGA: Mahfud Md Mundur dari Menko Polhukam, Apa Alasannya?!

Menyoroti politisasi bansos dan netralitas pejabat negara, Agung Munandar menyayangkan sikap yang tidak negarawan dari presiden dan jajarannya. Bansos ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak tumbuh.

“Kita liat berapa angka bansos yang diturunkan oleh pemerintah, Rp468 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan saat pandemi, bahkan diturunkan di tengah kontestasi Pemilu. Ini rawan untuk dipolitisasi dan ini menunjukkan bahwa ekonomi kita ga tumbuh,” tutupnya.

Dalam pemaparan Jalu Priambodo, dia menilai bahwa nilai indeks demokrasi Indonesia hanya berada di angka 6,71. Akan tetapi, budaya politik kita cenderung lemah sebab masih memilih dan dapat diarahkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu, bukan karena gagasan.