KNews.id –  Guru-guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan Petisi Bulaksumur untuk menyoroti atas penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Petisi ini dikeluarkan pada Rabu (31/1/2023) karena dilatarbelakangi keprihatinan sekaligus kekecewaan yang sudah mendalam dipendam terhadap manuver politik yang dilakukan pria lulusan UGM tersebut.

“Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial,” demikian kutipan salinan petisi yang beredar, pada Rabu (31/1/2024).

Sivitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada.

Petisi tersebut merilis beberapa kasus yang menjadi catatan, antara lain pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik yang dinilai kontradiktif.

Sivitas akademika UGM menilai sebagai alumnus, Jokowi semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

“Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada: bagi kami almamater kuberjanji setia, kupenuhi dharma bhakti untuk ibu pertiwi, dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara,” lanjut petisi tersebut.

Oleh sebab itu melalui petisi ini, guru-guru besar UGM mendesak Jokowi beserta pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakangnya untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Bahkan, DPR dan MPR RI turut didesak untuk mengambil sikap dan langkah konkret terkait Pemilu 2024 agar berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.

“Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora,” demikian pernyataan akhir dalam petisi tersebut, mengutip perkataan Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno.  (Zs/Tv.1)