Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md memutuskan mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Surat pengunduran diri akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (1/2/2024).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Mahfud Md mundur dari kabinet Jokowi. Namun PSI menilai keputusan tersebut dilandasi kepentingan elektoral, bukan etika.

"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Kamis (1/2/2024).

Menurutnya, jika dasar pertimbangannya adalah persoalan etis, maka ketika diusung sebagai cawapres, Mahfud Md seharusnya langsung mundur sejak awal.

"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," ujarnya.

Partai yang diketuai Kaesang Pangarep ini menegaskan, tidak ada kewajiban konstitusional seorang kandidat Piilpres 2024 mundur jadi menteri.

"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," kata Andy.

"PSI percaya, tim Kemenko Polhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Pak Mahfud meski mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini," pungkasnya.