Menurutnya, penyusunan revisi UU Desa bias sehingga beberapa poin luput dari fokus tuntutan massa. Sebab, beleid tersebut lebih sarat kepentingan politik daripada penguatan aturan, khususnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Apalagi, sambung Iskandar, penyusunan revisi UU Desa didasari "tukar guling" kepentingan antara perangkat desa dengan peserta pemilihan umum (pemilu), baik calon presiden-wakil presiden maupun partai politik.

"Artinya, UU ini lahir bukan untuk mensejahetarakan warga desa, tapi untuk melanggengkan kuasa kepala desa," tegasnya.

Komitmen kontestan pilpres

Apa yang disampaikan Iskandar benar adanya. Bahkan, calon wakil presiden (cawapres) nomor 1, Muhaimin Iskandar, menjanjikan peningkatan dana desa dari sekitar Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar/tahun. Ini diutarakan dalam debat kedua cawapres.

"Ke depan, kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran [dana desa jadi] Rp5 miliar/desa, agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh," kata Cak Imin, sapaannya, pada 21 Januari kemarin.

Hal senada diutarakan calon presiden (capres) nomor 2, Prabowo Subianto. Dalam janji politiknya saat berkampanye di Banten, Sabtu (27/1) lalu, ia menyampaikan, dana desa bakal meningkat melalui pelaksanaan program makan siang dan susu gratis.

"Dana desa Rp1 miliar di tiap desa itu pun kami yang perjuangkan sekian tahun yang lalu. Tapi, dengan makan bergizi, maka akan berputar di desa-desa, dusun-dusun, kecamatan, kabupaten, akan beredar di tiap desa sekitar Rp5 miliar, saudara-saudara," klaimnya.

Demikian pula dengan pasangan calon (paslon) nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dkk ini memperjuangkan anggaran Rp5,3 miliar per desa saban tahunnya.

"Dengan rincian dana desa Rp2 miliar [dan] pembangunan Rp3,3 miliar. Kemudian, setiap desa akan didirikan pusat kesehatan sehingga masyarakat terjamin dan terlayani kesehatannya dengan baik," kata Mahfud MD ketika berkampanye di Lampung, Kamis (25/1).