Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md, sudah menyatakan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, menyebut waktu penyerahan surat pengunduran tengah diurus oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

"Waktunya sedang diatur oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan mudah-mudahan Prof Mahfud bisa menemui Presiden Jokowi dalam waktu dekat," kata Karaniya.

Tujuan dari mundurnya Mahfud Md, menurut Karaniya, salah satunya untuk mendorong capres lain juga mundur dari pemerintahan. Karaniya menyebut Mahfud memang ingin menjadi contoh etika dan moral bagi para pejabat yang memiliki konflik kepentingan di pemilu 2024.

"Tujuannya untuk membuka mata seluruh masyarakat Indonesia, bahwa meskipun 'mesin' aparat dan fasilitas negara sedang terus disalahgunakan untuk memenangkan salah satu calon yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, tetapi Prof Mahfud masih memiliki satu kekuatan yang jauh lebih besar," ujar Karaniya.

"Apa itu? Itu adalah kekuatan moral. Kekuatan moral inilah yang kita lihat berkali-kali sudah berhasil meruntuhkan arogansi atau kesewenang-wenangan negara," pungkas Karaniya.

Sebelumnya, pada acara diskusi 'Tabrak Prof' yang disiarkan secara live lewat akun media sosialnya, Mahfud menyebut, keputusan mundur merupakan hasil kesepakatannya dengan capres Ganjar Pranowo dan juga TPN.

"Saya bersepakat melakukan itu (mundur) pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat," kata Mahfud, Selasa (23/1/2024).

Mahfud menyebut saat ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

"Menunggu momentum, menunggu transisi, dan juga menunggu karena ini menyangkut politk strategi politik dari partai pengusung, itu harus displin, begitu. Enggak bisa colong playu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, mundurnya ia dari kursi menteri untuk memberi tahu para menteri dan pejabat lain yang berlaga di pilpres 2024 agar tidak menyalahgunakan jabatan saat kampanye.

"Dan agar yang lain tahu bahwa menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," tegasnya.