PIKIRAN RAKYAT - Anies Baswedan mengkritik penyaluran bansos yang bersamaan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Menurut Anies, waktu pembagian bansos harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan agenda politik.

"Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan di situ diberi bansos, ada jadwalnya," kata Anies saat berkampanye di Tegal, Jawa Tengah.

Anies khawatir pembagian bansos pada masa kampanye akan disalahgunakan oleh pajabat negara demi kepentingan politiknya.

"Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai jadwal kebutuhan politik yang mau memberi, karena yang memberi itu negara yang nanti menyampaikan aparat pemerintah," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Meski demikian, Anies yakin suara rakyat Indonesia tak akan bisa dibeli oleh bansos dadakan ini. Dia berharap rakyat menerima bantuan tersebut, tetapi memilih pemimpin sesuai hati nuraninya.

"Jadi, jangan kemudian ini dimanfaatkan, rakyat kita cerdas kok. Saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya berubah," kata Anies.

Pada 22 Januari 2024, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Boyolali, Jawa Tengah untuk menyerahkan sejumlah bantuan, salah satunya bantuan pangan. Kala itu, Jokowi juga meninjau dan meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, hingga menghadiri apel santri dan pelajar.

Kemudian pada 29 Januari lalu, Jokowi membagikan cadangan beras pemerintah (CBP) ke sejumlah keluarga penerima manfaat di Sleman, Yogyakarta. Bantuan tersebut disaurkan Jokowi lantaran harga beras saat ini mengalami kenaikan akibat perubahan iklim.

Selain dua daerah tersebut, Jokowi juga membagikan bantuan serupa ke beberapa wilayah lainnya.

Sementara itu, Koordinator Khusus Staf Presiden Ari Dwipayana buka suara mengenai alasan Jokowi tidak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat membagikan bansos beberapa pekan terakhir.

Menurut Ari, pembagian bansos tersebut sengaja dilakukan Jokowi lantaran berkaitan dengan cadangan pangan. Oleh karena itu, dia melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Badan Pangan) untuk mengecek kesediaan pangan.

"Terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog, ada Badan Pangan. Lebih pada hal itu termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi, yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat.

Saat disinggung soal status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan, Ari menegaskan pembagian bansos tidak berkaitan dengan hal itu.

"Enggak ada (kaitan) dengan status kepartaian," tuturnya.***