PIKIRAN RAKYAT - Pemerintahan Presiden Jokowi merilis bantuan sosial (bansos) baru di tengah Pemilu 2024. Bantuan tersebut merupakan pengganti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang berakhir pada Desember 2023.

Bansos sebesar Rp200.000 per bulan itu akan diberikan selama tiga bulan, mulai dari Januari hingga Maret 2024. Bansos dengan total Rp600.000 per tiga bulan itu dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

Nantinya, bantuan tunai akan diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos tersebut akan dirapel di depan, sehingga warga akan mendapatkan Rp600.000 sekaligus.

"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin 29 Januari 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa BLT tersebut akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg). Pemberian bantuan pangan beras itu pun diperpanjang hingga Juni 2024.

"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujarnya.

Nantinya, bansos yang disebar tersebut akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika terbukti bermanfaat bagi masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

"Jumlahnya Rp200.000 per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan," tutur Airlangga Hartarto. "Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," ucapnya menambahkan.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat di tengah momentum masa kampanye Pemilu 2024 merupakan kebijakan afirmatif pemerintah menghadapi situasi tertentu.

"Saat ini kita berhadapan dengan fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini menimbulkan dampak di mana musim tanam dan juga musim panen akan bergeser," ucapnya di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin 29 Januari 2024.

Ari Dwipayana mengatakan, situasi itu berdampak pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok, terutama beras, sebab pengaruh situasi iklim yang tidak memungkinkan. Latar belakang lainnya terkait pemberian bansos tersebut adalah situasi global saat ini yang dihadapkan pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan.

Situasi itu menimbulkan beban bagi masyarakat dan salah satu cara untuk merespons persoalan itu dengan membagikan bansos.

"Karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini," ujar Ari Dwipayana.

Dia menambahkan, kebijakan afirmatif yang dijalankan Presiden bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang juga dari rakyat.

Pada saat ditanya mengapa agenda pembagian bansos tersebut tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai otoritas berwenang dalam pelayanan sosial, Ari menyebut bahwa bantuan beras yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," tutur Ari Dwipayana.***