PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, membantah ada pimpinan yang melindungi Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sehingga tidak kunjung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.

Sebelumnya, tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Total ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap berkaitan dengan dua kasus tersebut.

Alexander Marwata atau karib disapa Alex mengaku baru mengetahui soal kabar adanya unsur pimpinan KPK yang ingin melindungi Ahmad Muhdlor Ali dari jeratan hukum.

“Saya malah baru tahu. Informasi dari mana itu?” kata Alex saat dikonfirmasi, Senin, 29 Januari 2024.

Alex menepis kabar tidak sedap tersebut. Dia justru menegaskan bahwa saat ekspose atau gelar perkara tidak ada pimpinan lembaga antirasuah yang mau melindungi Ahmad Muhdlor Ali.

“Perasaan pas ekspose enggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati,” ucap Alex.

Lebih lanjut, Alex menyampaikan pimpinan KPK telah memerintahkan tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Muhdlor Ali. Namun, dia tak menyebut secara persis kapan sang bupati akan diperiksa.

“Malah perintah pimpinan segera panggil dan periksa bupati,” ujarnya.

Alex juga membantah isu soal perpecahan di antara pimpinan KPK dalam menangani kasus dugaan rasuah di Kabupaten Sidoarjo. Dia kembali menegaskan pada saat gelar perkara semua pimpinan setuju untuk menaikan penanganan kasus ke tahap penyidikan.

“Enggak benar isu itu. Pas ekspose semua pimpinan setuju perkara dinaikkan ke penyidikan dengan perintah segera panggil bupati dan lakukan pemeriksaan,” tutur Alex.

Komisi KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Jumat, 26 Januari 2024. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK dikabarkan menangkap penyelenggara negara di daerah setempat.

“Betul ada kegatan KPK di sana (Sidoarjo) dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud. Sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 26 Januari 2024.

Ali menyampaikan operasi tangkap tangan di Sidoarja terkait dengan dugaan korupsi berupa pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Dia mengakui operasi senyap dilakukan berawal dari laporan masyarakat.

“Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang ditindaklanuti KPK terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah,” tutur Ali.

“Ada bebrapa pihak yang ditahan dan diamankan dan masih diproses penyelesaian kegiatan di maksud. Ada 10 orang yang diperiksa,” katanya melanjutkan.***